Inilah Sejumlah Penyebab Warga Australia Bergabung dengan ISIS

Kepolisian Federal Australia (AFP) menyatakan, hubungan yang lebih baik dengan komunitas Muslim berarti kerja sama yang baik dalam penegakan hukum dan operasi polisi, seperti operasi anti-terorisme.

Kepolisian Federal Australia sering menggelar sejumlah kegiatan bersama komunitas Muslim. Misalnya, pada akhir bulan Ramadhan, membuka kesempatan umat Muslim bertemu dengan pejabat AFP, dan mencoba menanggapi propaganda online dari kelompok-kelompok ekstremis dengan menyediakan narasi yang berbeda.

Namun, menurut Mallah, Pemerintah Australia yang menyamakan Hizbut Tahrir sebagai sebuah kelompok teroris adalah sesuatu yang kurang tepat.

"Banyak pemuda yang menganggap Hizbut Tahrir sebagai ungkapan 'lihat, kita tidak perlu lagi ke luar Australia dan bergabung dengan ISIS, kita bisa membentuk kalifah dari Australia'," tuturnya.

"Bukan berarti kita ingin ada khalifah di Australia, tetapi bisa bergabung dengan kelompok yang memiliki pemikiran yang sama... dan membantu membentuk khalifah dari Australia," ucap Mallah.

Ia juga mengatakan, "Akan tetapi, saat kita melakukan hal tersebut, pemerintah mengatakan 'kami akan melarangnya dan menyebutnya sebagai kelompok teroris'. Yang selanjutnya mengawasi, mengisolasi, dan memisahkan banyak dari kita, yang berasal dari komunitas Muslim."

"Saya percaya Hizbut Tahrir adalah pintu gerbang untuk menghentikan para pemuda untuk tidak berpergian ke Timur Tengah atau bergabung dengan ISIS," tambah Mallah.

Menurut Ustaz Ali Kadri, kunci utamanya adalah mengambil langkah yang justru bisa membantu anak-anak muda dan mereka yang tersingkir dari komunitas Muslim, terutama mereka yang paling rentan terhadap ideologi ekstremis.

Profesor Anne Aly, salah satu pendiri organisasi People Against Violent Extremism, mengatakan, ia pun agak "behati-hati" dengan pendekatan di mana pemerintah mengidentifikasi siapa yang berisiko mengalami radikalisasi dan mendorong mereka untuk diawasi.

"Ada begitu banyak perlawanan terhadap segala ide yang dirancang pemerintah, atau konsep kebijakan ... radikalisasi," kata dia. "Perlu adanya tindakan terhadap mereka yang pernah sukses merangkul para pemuda."

Profesor Aly juga mengatakan, meski operasi intelejen dan pengawasan memiliki peranan penting dalam mengatasi radikalisasi, pemerintah sebaiknya tidak melakukannya dengan pendekatan keamanan nasional yang ketat.

"Dengan menganggapnya sebagai masalah keamanan nasional, maka hal tersebut akan ditanggapi dengan penyelesaian masalah keamanan nasional," ujarnya.

Integrasi komunitas

Peter Neumann, direktur dari Pusat Kajian Radikalisasi di London, Inggris, mengatakan bahwa 100 anak muda, baik pria maupun wanita, yang bergabung dengan kelompok radikal, bukanlah Muslim yang saleh atau taat.

"Banyak di antara mereka memiliki masa lalu yang bermasalah," ujar Neumann.