Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Upaya Hongkong Menjadi Kawasan Bebas Korupsi

Kompas.com - 12/07/2013, 08:02 WIB

"Mereka tidak punya prinsip Barat bahwa bisnis adalah bisnis, bahwa ini adalah uang publik dan Anda tidak seharusnya menggunakannya untuk hal yang salah," kata dia.

Stephen Char mengatakan, meski Hongkong tercoreng dengan kasus Timothy Tong, ia masih memiliki keyakinan pada sistem. "Banyak komisioner datang dan pergi, ia (Timothy Tong) adalah satu-satunya yang bermasalah," tambahnya.

"Jika Anda bertanya apakah ini asimilasi budaya, saya akan mengatakan, 'Jika ia sedikit saja lebih disiplin, tidak akan ada masalah yang muncul."

Dinding api

Contoh lain terjadi pada 2006. Saat itu, seorang profesor dari Universitas Kota Hongkong ditawari 10.000 dollar Hongkong oleh seorang mahasiswa China untuk memberikan jawaban ujian tertulis. Profesor yang juga berasal dari China itu melaporkan mahasiswa tersebut ke ICAC.

Kasus terbaru adalah, seorang pedagang lintas batas dan tiga pengawas toko dipenjara dan didenda karena mengurangi jumlah pasokan susu formula bayi kalengan untuk diekspor ke China, di mana permintaan tinggi, setelah investigasi yang melibatkan ICAC.

Tsao mengatakan, salah satu masalah pemberantasan korupsi di Hongkong adalah terlalu cepatnya integrasi kawasan ini dengan Beijing. "Tapi kuncinya adalah apakah kita memiliki dasar yang solid, semacam 'tembok api' untuk melawan dingin," kata dia.

Tentu saja, kota itu tidak sepenuhnya bebas korupsi.

Pada bulan Juli 2012, Menteri Pengembangan Hongkong, Mak Chai-kwong, dipaksa mundur kurang dari dua minggu setelah ia memulai masa jabatannya, dalam kasus penggelapan dana rumah. Ia telah divonis.

Namun, terlepas dari hal itu, masa depan ICAC dan budaya antikorupsi Hongkong akan menjadi daya tarik bagi China dalam beberapa tahun mendatang.

"Setelah skandal Timothy Tong, saya mendapatkan informasi bahwa Beijing sangat prihatin, dan mereka tidak ingin melihat ICAC jatuh," kata Char, yang juga anggota partai politik prodemokrasi.

"Negara kita terlalu besar. Ada terlalu banyak orang. Kami butuh fondasi untuk membawa negara ini maju, dan fondasi itu adalah hukum, di mana semua orang melakukan tindakan sesuai hukum," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com