20 Mei 2002, Timor Leste Merdeka dari Indonesia

Hari kemerdekaan Timor Leste juga disebut Hari Restorasi Kemerdekaan.

Sebelum merdeka, Timor Leste adalah provinsi di Indonesia yang bernama Timor Timur. Pada 30 Agustus 1999, Timor Timur mengadakan jajak pendapat atau referendum untuk memilih lepas atau tetap di Indonesia.

Dikutip dari KompasTren, Portugis datang ke Timor Timur pada 1520, disusul Belanda dan Jepang yang juga berebut menguasai wilayah tersebut.

Portugis lalu memberikan bagian barat Timor Timur ke Belanda. Sementara, Jepang menguasai Timor Timur pada 1942-1945.

Selama 1962-1973, Sidang Umum PBB mengakui hak Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri. Namun, Portugal menolak mengakuinya dan mengakui Timor Timur sebagai provinsinya, setara dengan provinsi-provinsi lainnya.

Setahun kemudian pada 1974, terdapat Revolusi April yang memulihkan demokrasi di Portugal dan Pemerintah Portugal menghormati hak penentuan nasib sendiri untuk Timor Timur.

Menindaklanjuti progres ini, pada Mei 1974 dibentuklah Komite Penentuan Nasib Sendiri Timor Timur di Dili, yang saat ini menjadi ibu kota negara

Sejumlah pengamat independen yang berkunjung ke Timor Timur menilai mayoritas masyarakat di sana menolak berintegrasi atau bergabung dengan Indonesia. Perbedaan budaya sebagai salah satu alasan utamanya.

Setelah Jepang kalah di Perang Dunia II, Portugis kembali menguasai Timor Timur pada 1975.

Tanggal 28 November 1975, Timor Leste mendeklarasikan kemerdekaan dari Portugis, yang diumumkan oleh Perdana Menteri Xavier do Amaral dan Partai Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste (FRETILIN).

Namun, pihak FRETILIN mengambil peran semi-pemerintah yang menimbulkan polemik bagi partai-partai lain dengan misi masing-masing.

Pada 1976, Indonesia menyatakan Timor Leste sebagai Provinsi Timor Timur. Pemerintah RI juga terus berupaya melakukan pembangunan di sana, tetapi ada golongan yang tidak puas dan melakukan tindakan separatis.

Pada waktu itu partai di Timor Timur ada tiga, yakni FRETILIN, Uni Demokrat Timur (UDT), dan Associacao Popular Timorense (APODETI).

FRETILIN ingin Timor Timur merdeka dan berdaulat sepenuhnya. UDT mau kemederkaan secara bertahap, sedangkan APODETI meminta Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia.

Keinginan yang berbeda-beda itu menimbulkan perpecahan dan terjadi perang saudara. Konflik tersebut menimbulkan banyak korban, termasuk dari rakyat sipil.

Kemudian, UDT dan APODETI meminta bantuan Indonesia untuk merendam situasi ini. Indonesia pun mengirimkan pasukannya ke Timor Timur.

Upaya meredakan konflik terus dilakukan Pemerintah Indonesia hingga membawa masalah ini ke PBB. Sebelumnya, Indonesia sempat melakukan perundingan dengan Portugal.

Kedua negara itu membuat perjanjian referendum di Timor Leste pada 5 Mei 1999 yang dikenal sebagai New York Agreement. PBB ikut mengawal masalah ini dan membentuk United Nations Mission in East Timor (UNAMET) pada 11 Juni 1999.

Dewan Keamanan PBB juga menetapkan resolusi 1246 yaitu kesepakatan antara Indonesia, Portugis, dan PBB untuk menggelar referendum.

Saat itu rakyat Timor Timur hidup dalam konflik, kelaparan, hingga penyakit. Tercatat, lebih dari 250.000 korban meninggal dari dampak tersebut.

Pada 31 Agustus 1999, penentuan pendapat untuk menentukan masa depan Timor Timur berlangsung lancar. Pemilih yang berpartisipasi dalam referendum mencapai 90 persen, sehingga penentuan pendapat tidak berlangsung lama.

Selanjutnya, PBB mengumumkan hasil jajak pendapat pada 4 September 1999. Dari sekitar 450.000 pemilih, sebanyak 78,5 persen warga Timor Timur menolak otonomi, 21 persen memilih otonomi, dan 1,8 persen dinyatakan tidak sah.

Sekjen PBB saat itu yakni Kofi Annan mengatakan, hasil tersebut menunjukkan penduduk Timor Timur menginginkan memisahkan diri dari Indonesia.

Timor Leste kemudian resmi menjadi negara baru pada 20 Mei 2022.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Retia Kartika Dewi, Nur Fitriatus Shalihah, Tito Hilmawan Reditya | Editor: Rizal Setyo Nugroho, Tito Hilmawan Reditya)