India Segera Cabut Larangan Kunjungan Wisata ke Wilayah Kashmir

Tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait alasan pencabutan larangan bagi turis untuk mengunjungi wilayah yang masih disengketakan itu.

Gubernur Jammu dan Kashmir, Satya Pal Malik, hanya mengatakan bahwa Departemen Dalam Negeri telah mencabut larangan perjalanan ke wilayah lembah Kashmir di kaki pegunungan Himalaya itu.

"Pemerintah secara bertahap telah menghapus jam malam dan semua pembatasan keamanan di sebagian wilayah Kashmir," kata Malik.

Pemerintah India pada awal Agustus sempat mengeluarkan peringatan kepada para turis untuk segera meninggalkan Kashmir, beberapa hari sebelum pencabutan otonomi khusus di wilayah itu.

Pihak berwenang, pada saat itu, beralasan bahwa ada ancaman teror di Kashmir.

Peringatan tersebut tak pelak menyebabkan ribuan turis yang sedang berwisata di wilayah itu berebut membeli tiket pesawat dan bus untuk keluar dari Kashmir.

Setelahnya, muncul kabar bahwa pemerintah India telah mencabut status otonomi khusus Kashmir dan memberlakukan penguncian terhadap wilayah itu.

Pemerintah sangat membatasi pergerakan keluar masuk wilayah tersebut dan memutus seluruh layanan komunikasi, termasuk internet.

Ribuan personel tentara juga dikerahkan ke wilayah Kashmir sesaat sebelum diberlakukannya status penguncian.

Dampak dari pemberlakukan larangan kunjungan pariwisata ke Kashmir paling dirasakan oleh para operator wisata.

Mereka mengatakan mengalami pukulan berat pada akhir Agustus dengan penurunan tajam dalam jumlah pengunjung.

Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa turis akan menghindari melakukan kunjungan ke wilayah konflik itu untuk jangka waktu yang lama.

Lebih dari 500.000 wisatawan mengunjungi wilayah lembah yang diduduki India itu dalam tujuh bulan pertama tahun ini, menurut data resmi.

Selain itu, sekitar 340.000 turis religius juga mengunjungi lembah itu pada bulan Juli sebelum ziarah Hindu mereka dibatalkan karena klaim teror.

Hanya ada 150 wisatawan asing yang mengunjungi Kashmir selama jangka waktu 5 Agustus, ketika New Delhi membatalkan status otonomi khusus wilayah itu, hingga akhir bulan.

Kashmir telah dibagi antara India dan Pakistan sejak 1947 dan sejak saat itu perebutan wilayah itu telah memicu terjadinya dua kali peperangan antara dua negara berkekuatan nuklir tersebut.