Exit Poll Pemilu Israel Ketat, Era Benjamin Netanyahu Mendekati Akhir?

Rataan exit poll Rabu dini hari waktu setempat (18/9/2019) dari tiga televisi menunjukan Aliansi Biru Putih memimpin dengan 32 kursi, hanya terpaut satu kursi dari Likud yang meraih 31 kursi.

Kebuntuan Politik

Kebuntuan politik kembali membayangi Israel karena tidak ada koalisi partai yang berpotensi mencapai angka 61 kursi di parlemen (Knesset) untuk membentuk pemerintahan mayoritas.

Koalisi Netanyahu yang terdiri dari Likud dan gabungan partai-partai sayap kanan ultra-nasionalis relijius dan Yahudi Ultra-Ortodoks diramalkan hanya akan meraih sekitar 55 kursi Knesset.

Sementara Gantz yang memimpin koalisi sayap kiri-tengah diprediksi akan meraup 43 kursi Knesset. Bahkan, jika didukung oleh koalisi Partai Arab atau Joint List yang diprediksi meraup 13 kursi, Gantz masih belum mampu mengumpulkan 61 kursi.

Hasil ini menjadikan Partai Yisrael Beiteinu dengan sembilan kursi sebagai kingmaker yang akan menentukan siapa perdana menteri berikut Israel.

Partai sekular ultra-nasionalis pimpinan mantan Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman ini menyerukan agar dibentuk pemerintahan persatuan koalisi nasional Likud dan Aliansi Biru Putih.

Gantz yang dalam pidato kemenangannya menyebut Netanyahu telah kalah menyatakan hanya akan menyetujui usul tersebut dengan syarat Netanyahu mengundurkan diri sebagai pimpinan Partai Likud.

Jenderal berusia 60 tahun ini menegaskan dia tidak dapat berkoalisi dengan seseorang yang sedang menghadapi tuntutan hukum.

Adapun Netanyahu saat ini sedang diinvestigasi terkait sejumlah skandal korupsi. Perdana menteri dengan masa jabatan terpanjang dalam sejarah Israel ini mengatakan akan menunggu hasil resmi pemilu yang akan dirilis pekan depan.

Dia hanya mengatakan pentingnya membentuk pemerintahan Zionis yang kuat. Tidak ketinggalan, dia menyindir Gantz dengan berujar tak akan membiarkan terbentuknya pemerintahan baru dengan dukungan Partai Arab yang anti-Zionis.

Adapun Gantz telah berbicara melalui sambungan telepon dengan pemimpin Koalisi Arab Ayman Odeh di mana mereka setuju untuk segera menggelar pertemuan.

Akhir Era Netanyahu?

Pemilu pada September ini merupakan pemilihan dini tercepat sepanjang sejarah yang digelar hanya dalam selang waktu lima bulan.

Pemilu dini pertama dalam sejarah Israel ini terpaksa digelar setelah Netanyahu yang menang tipis di pemilu April lalu secara mengejutkan gagal membentuk pemerintahan mayoritas.

Penyebabnya adalah Lieberman yang tidak lain tidak bukan adalah mantan kepala staf serta sekutu politik Netanyahu menolak bergabung karena perbedaan pendapat dengan mitra koalisi mengenai pengecualian wajib militer bagi pemuda Yahudi Ultra-Ortodoks.

Netanyahu yang ingin mempertahankan pengecualian itu memilih membubarkan Knesset dan menggelar pemilu dini dibanding membiarkan Gantz membentuk pemerintahan.

Kali ini, Lieberman menegaskan dia tidak akan bersedia lagi berkoalisi dengan partai-partai kanan dengan kepentingan agama yang menurutnya telah melewati batas dalam mengontrol kebijakan pemerintahan Israel.

Sering dijuluki King Bibi karena kesaktian politiknya, Netanyahu yang telah menjabat selama 13.5 tahun, atau empat periode, ini menghadapi tantangan politik terbesar yang akan menentukan apakah karir politiknya yang cemerlang akan berlanjut atau berakhir.

Selain ketidakpastian mengenai hasil pemilu, suami dari Sara Netanyahu ini juga sedang menghadapi kemelut kasus hukum.

Jaksa Agung Israel mengumumkan pada Maret lalu bahwa institusinya berencana untuk mendakwa Netanyahu secara resmi.

Sejauh ini dakwaan tersebut belum diajukan dan Netanyahu telah berulang kali membantah tuduhan itu. Alumnus Universitas Harvard ini mengecam rencana dakwaan sebagai siasat politik untuk menjatuhkannya.

Anggota Partai Likud menepis isu partai akan terpecah demi memastikan Likud tetap berkuasa serta menjauhkan partai dari masalah hukum.

Mantan Menteri Dalam Negeri Gideon Sa’ar yang merupakan calon kuat penerus Netanyahu menyatakan tidak mungkin ada anggota Likud yang akan membelot atau berencana menggulingkan pimpinan partai.