Ada Sanksi AS, Angkatan Laut Myanmar Malah Gabung Latihan Maritim Bersama ASEAN

Latihan militer gabungan itu dilangsungkan di tengah sanksi AS yang diberlakukan terhadap panglima tertinggi dan tiga tokoh senior Myanmar terkait tragedi operasi militer berdarah yang memicu 740.000 kaum etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, dua tahun lalu.

Latihan tersebut digelar di tengah peningkatan keterlibatan AS di wilayah Asia Tenggara dan ketegangan antara China dengan beberapa negara ASEAN atas klaimnya terhadap kawasan Laut China Selatan.

Kendati demikian, keikutsertaan Angkatan Laut Myanmar dalam latihan militer gabungan disebut tidak melanggar sanksi AS.

Meski tetap ada tekanan untuk dilakukannya peningkatan isolasi terhadap militer Myanmar dan perluasan sanksi, serta menuntut para pemimpin atas tindakan genosida etnis minoritas.

"Keikutsertaan kami dalam latihan gabungan ini karena diundang sebagai bagian dari ASEAN," kata juru bicara kantor panglima tertinggi Myanmar, Zaw Min Tun, seperti dikutip AFP, Rabu (28/8/2019).

Ditambahkan Min Tun, agenda latihan gabungan akan dimulai di Teluk Thailand pada 2 September mendatang, dengan fokus pada isu kejahatan, pembajakan, dan keamanan.

Sementara terkait sanksi larangan bepergian terhadap petinggi militer Myanmar menjadi permasalahan yang berbeda.

"Sanksi yang dijatuhkan (AS) bersifat personal dan latihan ini merupakan koordinasi antara ASEAN dengan AS," lanjut Min Tun.

Terpisah, Departemen Luar Negeri AS mengatakan dalam pernyataan kepada media, bahwa latihan militer gabungan dengan 10 negara blok regional itu akan membawa kesempatan bekerja sama dengan setiap anggota ASEAN, mengenai prioritas keamanan maritim bersama di kawasan itu.

Sebuah misi pencari fakta PBB telah menyerukan agar panglima tertinggi militer Myanmar, Min Aung Hlaing, untuk dihadapkan kepada tuduhan kejahatan genosida, setelah mendokumentasikan aksi pembakaran, pembunuhan di luar pengadilan, serta pemerkosaan, selama operasi militer terhadap Rohingya pada Agustus 2017.

Tuduhan itu telah dibantah tegas oleh Myanmar, yang mengatakan militernya hanya membela diri dari serangan yang dilancarkan kelompok gerilyawan Rohingya.

Krisis yang terjadi juga telah menjatuhkan reputasi pemimpin sipil, Aung San Suu Kyi.

Tuduhan pelanggaran di wilayah negara bagian Rakhine sebagian besar ditujukan kepada unit-unit tentara Myanmar. Tetapi kelompok-kelompok hak asasi manusia menyebut kapal-kapal Angkatan Laut negara itu juga turut terlibat.

"AS seharusnya bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mendorong akuntabilitas di Myanmar, bukanya malah mengikutsertakan militernya dalam latihan," kata John Quinley dengan organisasi nonpemerintah, Fortify Rights.

Aktivis Rohingya, Tun Khin, turut menyebut kegiatan latihan bersama angkatan laut Myanmar dan AS itu sebagai hal yang "mengejutkan".

"Hanya beberapa pekan usai AS menunjuk kepala militer (Myanmar) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat, mereka bekerja sama dengan militer yang sama. Ini mengejutkan," ungkapnya.