"Setiap Orang Palestina yang Datang ke Konferensi di Bahrain adalah Kaki Tangan AS"

Sebelumnya Gedung Putih mengumumkan bakal diadakan konferensi yang merupakan bagian awal dari rencana perdamaian itu di Manama, Bahrain, pada Juni mendatang.

Gedung Putih mengumumkan dalam konferensi yang bakal dihelat 25-26 Juni itu, mereka bakal membahas aspek ekonomi yang bertujuan memberi kemakmuran bagi Palestina.

Dalam pernyataan yang dirilis Minggu (19/5/2019), Washington menjabarkan konferensi itu sebagai peluang untuk mendapat investasi internasional bagi Gaza dan Tepi Barat.

Pemerintah Palestina yang memboikot AS sejak Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017 hanya menunjukkan sedikit ketertarikan.

Dilansir Reuters Senin (20/5/2019), Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh berkata pemerintahannya tidak diajak berunding terkait agenda di Manama itu.

Setelah pertemuan kabinet, Menteri Perkembangan Sosial sekaligus anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Ahhmed Majdalani menyatakan tidak akan ada delegasi ke Bahrain.

"Tidak akan ada partisipasi kami di sana. Setiap orang Palestina yang datang ke konferensi itu tak lebih dari kaki tangan AS serta Israel," kata Majdalani.

Sementara Israel masih bungkam. Menteri Keuangan Moshe Kahlon melalui juru bicaranya mengatakan bahwa dia belum menerima undangan pertemuan itu.

Shtayyeh menegaskan mereka menginginkan solusi dua negara di mana Israel melepaskan kekuasaan mereka atas Tepi Barat dan Gaza, serta memperoleh Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan.

Sementara Israel masih bersikeras bahwa Yerusalem merupakan ibu kota mereka dan dilaporkan berniat mengumumkan kedaulatan di permukiman Tepi Barat.

Pemerintahan Trump menuturkan rencana perdamaian yang masih belum bersedia diungkapkan itu membutuhkan persetujuan baik dari Palestina maupun Israel.

Sejak menganggap AS tidak bisa menangani rencana perdamaian tersebut, Washington memotong bantuan dan menyebabkan krisis di Gaza serta Tepi Barat.

Shtayyeh berkata, krisis keuangan yang tengah dialami Otoritas Palestina (PA) itu sebagai dampak dari perang finansial yang dilancarkan demi mendapatkan suara mereka.

"Kami tidak akan terpengaruh oleh pemerasan ini. Kami juga tidak akan menukar hak politik kami demi uang," tegas Shtayyeh. Kecaman juga datang dari Hamas.

"Kami menolak segala bentuk langkah ekonomi maupun politik untuk menerapkan 'kesepakatan terbaik abad ini' atau memulihkan hubungan kami dengan si musuh Israel," kata juru bicara Hamas Fawzi Barhoum.