Dirilis Jelang Pemungutan Suara, Film Biografi PM India Dikritik

Pasalnya, jadwal perilisan film yakni pada 5 April mendatang, berdekatan dengan masa pemungutan suara dalam pemilihan umum 2019, yang akan dimulai tepat enam hari kemudian hingga enam pekan ke depan.

Para pengkritik mengatakan film tersebut sebagai bentuk propaganda dan upaya merayu pemilih secara terang-terangan, sebelum mereka menuju tempat pemungutan suara.

Kongres mengatakan, perilisan film biopik perdana menteri yang juga kembali maju dalam pemilu dapat melanggar undang-undang pemilu dan menyarankan agar film tidak diputar di bioskop setidaknya hingga masa pemungutan suara berakhir pada 19 Mei.

"Ini bukan upaya artistik. Ini adalah upaya politik dan itulah yang kami sampaikan kepada Komisi Pemilihan untuk tidak diizinkan," ujar anggota senior Kongres dan mantan menteri Kapil Sibal, dikutip AFP, Selasa (26/3/2019).

Film biopik berjudul "PM Narendra Modi" itu berkisah tentang perjalanan pemimpin sayap kanan Hindu dari masa kecilnya yang berjualan teh di stasiun kereta api, menjadi menteri utamana di negara bagian Gujarat, hingga memimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) menuju kemenangan dalam pemilihan 2014.

Di bawah undang-undang pemilu yang berlaku di India, publikasi konten apa pun yang dianggap materi kampanye, termasuk iklan, film, bahkan media sosial, memerlukan persetujuan dari komisi pemilu.

Undang-undang lain menyebut tentang masa tenang pemilu melarang segala bentuk kampanye, bahkan yang disetujui oleh komisi, selama 48 jam menjelang dimulainya pemungutan suara.

Komisi Pemilu India mengatakan mereka telah meminta pihak pembuat film untuk menanggapi klaim Kongres. Sementara, pihak produser berkeras menyebut film tersebut adalah karya artistik yang tidak bermuatan politik.

Produsen film "PM Narendra Modi" telah merilis trailer film berdurasi dua menit pada pekan lalu. Film yang dibintangi aktor Bollywood Vivek Oberoi sebagai Narendra Modi itu mengklaim ceritanya berdasarkan kisah nyata.