Filipina Resmi Keluar dari Keanggotaan Mahkamah Kriminal Internasional

Langkah Manila untuk berhenti menjadi bagian dari badan pengadilan internasional itu setelah ICC pada 2018 menyatakan meluncurkan pemeriksaan pendahuluan terhadap kebijakan penumpasan narkoba yang dicanangkan Presiden Rodrigo Duterte.

Pemeriksaan dilakukan atas dugaan dan laporan yang menyebut kebijakan tersebut telah membawa pada tewasnya ribuan orang, serta memicu kecaman internasional.

Namun, juru bicara kepresidenan Filipina, Salvador Panelo, menyampaikan bahwa negaranya sejak awal tidak pernah secara resmi bergabung sebagai anggota ICC.

Pernyataan Panelo merujuk pada pemerintahan Filipina yang tidak pernah bergabung dengan perjanjian yang mendukung badan tersebut, dan bahwa Filipina tidak menyelesaikan semua tahap untuk memformalkan pengadopsiannya.

"Posisi kami mengenai masalah ini sangat jelas, tegas, dan keras, bahwa Filipina tidak pernah menjadi negara pendukung Statuta Roma yang menjadi dasar pembentukan ICC," kata Panelo dalam pernyataannya, Minggu (17/3/2019), dikutip AFP.

"Sejauh yang kami ketahui, pengadilan ini tidak ada dan tindakannya sia-sia," tambahnya.

Juru bicara PBB, Eri Kaneko, menyebut sesuai aturan pengadilan, keluarnya Filipina dari ICC akan mulai berlaku satu tahun setelah pernyataan resmi disampaikan negara yang bersangkutan kepada PBB, bahwa mereka meninggalkan ICC.

Presiden Duterte menyatakan keinginan untuk menarik Filipina keluar dari ICC pada Maret tahun lalu.

"Sekretaris jenderal memberi tahu semua negara yang bersangkutan bahwa penarikan itu akan berlaku untuk Filipina pada 17 Maret," ujarnya kepada AFP, Jumat (15/3/2019).

Akan tetapi, walaupun Filipina tidak lagi menjadi bagian dari ICC, di bawah aturan pengadilan, kasus yang dipertimbangkan sebelum negara itu resmi keluar masih akan berada di bawah yurisdiksinya.

Sementara Duterte, pada Rabu (13/3/2019), menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan bekerja sama dengan ICC dengan cara apa pun.