Gelar Sarjananya Diduga Palsu, Wamenlu Malaysia Didesak Mundur

Latar belakang pendidikan Marzuki menjadi sorotan setelah sejumlah netizen meragukan gelar admisnistrasi bisnis yang diperolehnya lewat kuliah jarak jauh itu.

Awalnya, Marzuki bersikukuh untuk membuktikan bahwa dia memang mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Cambridge.

Namun, pada Rabu (6/2/2019), Marzuki mengatakan, dia sebenarnya tidak menuntut ilmu di Universitas Cambridge, Inggris yang terkenal itu.

Kampus yang menjadi tempatnya belajar adalah Cambridge International University di Amerika Serikat.

"Saya kira mereka (kelompok pengkritik) salah memahami. Saya belajar di Cambridge International University di Amerika Serikat," ujar Marzuki, angota koalisi Bersatu kepada situs berita Malaysiakini.

"Saya bekerja di bidang logistik (sebelum terjun ke politik). Saya hanya menggunakan ijazah itu demi mengembangkan bisnis," tambah dia.

Salah satu program studi yang ditawarkan institusi AS itu, menurut situs resminya, memang terkait dengan ilmu logistik.

Klaim ini memicu kegaduhan dan olok-olok di media sosial. Sebagian besar netizen mempertanyakan kredibilitas kampus tempat Marzuki belajar itu.

Di situs resminya, Cambridge International University mengatakan, kampus itu tidak terakreditasi oleh otorita pendidikan AS.

Lembaga pendidikan ini menawarkan 150 program studi, termasuk manajemen kasino.

Meski memiliki ratusan juruan, universitas ini hanya memajang 25 foto stafnya di situs resmi itu.

Salah satu  yang dipajang adalah foto seorang staf perempuan dengan "watermark" yang kemungkinan besar berasal dari sebuah situs kencan Amerika.

Sejauh ini, pihak Cambridge International University belum memberikan komentar atas masalah in.

Sementara itu, oposisi terbesar Malaysia yaitu Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) mendesak agar Marzuki melepas jabatannya..

"Bagaimana Anda menipu rakyat dengan gelar palsu dan kemudian mengklaim Anda memerangi korupsi serta mendorong pemerintahan yang beretika dan bersih?" kata ketua divisi pemuda UMNO, Asyraf Wajdi Dusuki.

Kontroversi ini bisa menjadi masalah bagi pemerintahan PM Mahathir Mohamad, yang berjanji akan memerangi korupsi dan meningkatkan integritas pemerintah.