Mahathir Usulkan Reformasi Sistem Hak Veto Dewan Keamanan PBB

Dalam pidatonya seperti dilansir Channel News Asia Sabtu (29/9/2018), Mahathir kembali menekankan usulannya agar PBB mengalami reformasi.

Dia berkata ketika berpidato di sana 2013 sebelum dia pensiun sebagai PM, Mahathir melihat dunia telah kehilangan arah di mana negara kecil harus tunduk pada negara besar.

Saat itu, PM yang pernah berkuasa pada 1981-2003 itu menekankan perlunya reformasi sehingga negara bisa mengatur nasibnya sendiri.

Kini setelah kembali pasca-menang di pemilu 9 Mei, Mahathir mengungkapkan dia sedih karena dunia tak mengalami perubahan.

Malah, menurutnya dunia semakin kacau dibanding 15 tahun silam. Karena itu, kembali menekankan perlunya reformasi, terutama di sektor Dewan Keamanan PBB.

Mahathir berucap, lima negara anggota tetap DK PBB; Amerika Serikat (AS), China, Rusia, Inggris, dan Perancis tak bisa lagi terus bersikap superior atas dunia.

"Di satu sisi mereka harus demokratis. Namun di sisi lain mereka menyebabkan perang sipil atau pergantian rezim. Itu bukan hal bagus. Itu munafik," kecam dia dikutip The Star.

PM berusia 93 tahun itu kemudian mengusulkan sistem veto yang selama ini menjadi hak prerogatif anggota tetap DK PBB.

Biasanya, sebuah resolusi PBB tidak bisa diaplikasikan jika salah satu dari anggota tetap DK PBB mengajukan hak veto.

Mahathir mengajukan agar veto baru bisa diambil jika ada dua negara anggota tetap dengan dukungan tiga anggota tidak tetap.

"Sidang Umum kemudian mendukung keputusan tersebut melalui sistem mayoritas sederhana. Ini saja yang saya minta," tutur Mahathir.

Dia mengajukan usul serupa pada 2003. Namun, upaya reformasi itu tak mendapat hasil positif. "Saya tahu ada negara yang tentu tak senang dengan usul ini," lanjut dia.

Lebih lanjut, Mahathir berharap negara lain bisa meniru Malaysia yang berhasil mendongkel sebuah rezim yang berkuasa selama enam dekade.

Dia merujuk keberhasilan koalisi Pakatan Harapan mengalahkan koalisi Barisan Nasional yang saat itu dipimpin Najib Razak dalam pemilu 9 Mei.

Mahathir menjelaskan rakyat Negeri "Jiran" sudah lama menginginkan perubahan pemerintahan yang didasarkan pada keadilan, penegakan hukum, integritas, dan bersih.

"Pemerintahan sebelumnya menggaungkan kebencian akan ras maupun agama, serta menyebarluaskan korupsi," beber Mahathir kembali.