AS Berencana Jual Onderdil Senjata ke Taiwan, China Protes

Dalam laporan AFP Selasa (25/9/2018), kontrak penjualan AS-Taiwan itu bernilai 330 juta dollar AS, atau sekitar Rp 4,9 triliun.

Kementerian Luar Negeri AS menyatakan, Washington bakal mengirimkan sejumlah onderdil untuk jet tempur F-16 maupun pesawat kargo C-130.

Kongres punya waktu 30 hari untuk membatalkan kontrak tersebut. Namun, hak veto itu nampaknya tak bakal diambil mengingat Taiwan adalah salah satu sekutu penting di kawasan.

Meski mengakui diplomatik ke Beijing pada 1979, Negeri "Paman Sam" tetap menganggap Taiwan sebagai sekutu tak resmi, dan menjadi pemasok kebutuhan militer mereka.

Penjualan itu disikapi juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang. Dia berkata Beijing menolak dengan keras kontrak tersebut.

Dalam konferensi pers, Geng menjelaskan keputusan AS mengirim onderdil telah melanggar peraturan internasional, dan mengganggu relasi dua negara.

Geng menyatakan, China telah mengirim nota protes atas kabar penjualan suku cadang senjata itu, dan mendesak AS membatalkannya.

"Kami juga menghendaki AS berhenti berhubungan secara militer dengan Taiwan karena bisa mengganggu kerja sama dua negara dalam menciptakan kawasan yang stabil dan damai," tutur Geng.

Negeri "Panda" masih menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya yang cepat atau lambat harus kembali kepada mereka.

Hubungan China-Taiwan memanas sejak Presiden Tsai Ing-wen menjabat di 2016. Tsai dikenal sebagai tokoh yang menolak penyatuan kembali Taiwan ke China.

Beijing membalas sikap presiden berumur 62 tahun tersebut dengan beberapa kali melaksanakan latihan militer di sekitar Taiwan.

Lebih lanjut, Taipei menyambut baik rencana tersebut dengan menuturkan suku cadang yang dikirim AS bakal memperkuat kemampuan militer mereka.

"Penjualan senjata AS bisa meningkatkan kepercayaan diri kami untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan," demikian pernyataan kemenlu mereka.

Sementara Kantor Kepresidenan Taiwan mengatakan bakal semakin meningkatkan pertahanan mereka, dan mempertahankan komunikasi intens di bidang keamanan.