Pengadaan Barang dan Jasa di Asian Games Jadi Pertanyaan di Forum SIGA

Asian Games merupakan pesta olahraga terbesar di Asia dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Ketua Umum Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), Mayjen (Purn.) M. Noor Aman yang menjawab pertanyaan di depan forum tersebut.

Dia mengatakan, proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan prosedur yang ketat dan diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perputaran uang di dalam industri olahraga yang bisa mencapai nilai miliaran dollar AS akhir akhir ini menjadi sorotan.

Hal itu menyangkut integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktik bisnis olahraga profesional di dunia.

Beragam kasus seperti pengaturan hasil pertandingan (match fixing), penyuapan, dan pengemplangan pajak, adalah persoalan yang sering muncul di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

BOPI berpartisipasi dalam Sport Integrity Forum III yang diselenggarakan oleh lembaga independen Sport Integrity Global Alliance (SIGA), bertempat di gedung Komite Olimpiade Italia (CONI) di Roma.

Forum ini dihadiri oleh lebih dari 100 pemangku kepentingan industri olahraga, mulai dari asosiasi dan federasi, pemerintah, atlet, media, hingga komunitas bisnis.

Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia yang hadir dalam Forum yang baru diselenggarakan sejak tahun 2017 ini.

Forum dibuka oleh Chairman SIGA, Franco Frattini dan Menteri Olahraga Italia, Luca Lotti.

Mereka menekankan pentingnya upaya global untuk memperkuat integritas olahraga dengan melawan korupsi dan praktik yang tidak terpuji.

Sejumlah pembicara hadir mewakili organisasi dan lembaga terkemuka seperti UNESCO, FIFA, UEFA, OECD, maupun komunitas bisnis yang terlibat dalam industri olahraga.

Mereka tak hanya pihak yang terlibat sebagai sponsor atau media, tapi juga pemilik hak siar.

Tema pembicaraan yang diangkat oleh para panelis dan peserta banyak terkait dengan bagaimana membenahi praktik di dunia industri olahraga.

Industri tersebut diyakini telah tercemar oleh kejahatan keuangan dan praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum.

"Dalam pelaksanaan tugasnya, BOPI bersama Kemenpora berusaha untuk memperkuat kapasitas serta jaringan ke dalam dan luar negeri dalam rangka menata industri olahraga profesional di Indonesia."

Demikian diungkapkan Noor Aman, seperti tertuang dalam siaran pers yang diterima Kompas.com dari Kedutaan Besar RI di Roma.

"Indonesia dapat belajar dari sistem, jaringan dan perangkat panduan yang dimiliki oleh SIGA untuk menegakkan standar yang berlaku umum, dan mendorong terciptanya iklim yang baik di dunia olah raga," sambung dia.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Italia, Esti Andayani menyampaikan harapannya agar melalui partisipasi di Forum Integritas ini Indonesia mendapatkan manfaat.

Dia juga berharap, Indonesia mampu berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan masyarakat internasional dalam meningkatkan kualitas dan integritas industri olahraga.

SIGA mulanya dibentuk pada bulan November 2015 di New York oleh 20 organisasi yang peduli mengenai meningkatnya persoalan moral dan hukum di industri olahraga.

SIGA kemudian menjalin dan menghimpun kekuatan bersama untuk melawan praktik-praktik illegal, serta mencederai nilai-nilai sportivitas di dunia bisnis/industri olahraga.

SIGA yang terdiri dari beragam asosiasi olahraga, pemerintah hingga komunitas bisnis kini dipimpin oleh Franco Frattini, mantan Menteri Luar Negeri dan hakim di Italia.

Kini, SIGA memiliki lebih dari 30 anggota dan didukung oleh lebih dari 100 organisasi dan asosiasi.