Guterres: Penderitaan Warga Rohingya Telah Membusuk Terlalu Lama...

Guterres juga meminta Myanmar mengambil langkah untuk memberikan kesempatan bagi warga Rohingya di sana, menjalani kehidupan normal.

Seperti yang telah diberitakan, hampir 125.000 pengungsi Rohingya telah melintasi perbatasan menuju Banglades, dalam beberapa pekan terakhir.

Mereka melarikan diri dari apa yang disebut serangan dari pasukan Myanmar. Dikabarkan, militer Myanmar membakar desa-desa sebagai tanggapan atas serangan militan Rohingya sebelumnya.

Baca: Kami Dengar, Orang-orang Berteriak Bakar, Bakar, Bakar...

"Keluhan dan penderitaan Rohingya yang tidak terselesaikan telah membusuk terlalu lama dan menjadi faktor yang tak terbantahkan dalam destabilisasi regional," kata Guterres, seperti dikutip AFP, Selasa (5/9/2017)

"Pihak berwenang di Myanmar harus mengambil tindakan tegas demi mengakhiri lingkaran kekerasan ini, dan untuk memberikan keamanan dan bantuan kepada semua pihak yang membutuhkan."

Sekjen PBB pekan lalu telah meminta pengamanan demi menghindari bencana kemanusiaan dari eksodus pengungsi.

Namun, kali ini dia kembali mengeluarkan desakan kepada semua pihak untuk mengakhiri kekerasan tersebut. 

Pemerintah Myanmar harus memberikan kewarganegaraan atau setidaknya status hukum yang akan memungkinkan warga Rohingya memiliki kehidupan normal.

"Kehidupan normal tersebut termasuk kebebasan bergerak, akses ke pasar tenaga kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan," kata Guterres.

Kelompok Rohingya dipandang sebagai imigran gelap di sebagian besar Myanmar. Mereka telah mengalami penganiayaan selama beberapa dekade.

Baca: Jangan Lihat Isu Rohingya sebagai Konflik antara Islam dan Budha

PBB telah berulang kali meminta Myanmar untuk memberikan hak kepada etnis Rohingya.

Sebuah laporan PBB baru-baru ini mengatakan, tindakan keras brutal terhadap minoritas Muslim dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

UNICEF menyebut 80 persen pengungsi Rohingya yang telah melarikan diri ke Bangladesh adalah perempuan dan anak-anak.

Di negara bagian Rakhine, pekerja UNICEF tidak dapat menjangkau 28.000 anak yang membutuhkan air bersih, dan sanitasi.  Proyek perbaikan sekolah di sana pun telah ditangguhkan.

Guterres menulis surat ke Dewan Keamanan PBB untuk menyampaikan pesan keras kepada Myanmar mengenai perlunya mengakhiri kekerasan di Rakhine.

DK telah menggelar pertemuan minggu lalu untuk membahas krisis tersebut, namun tidak ada pernyataan resmi dari pertemuan tertutup tersebut.

Pemimpin de facto Myanmar, peraih Nobel dan ikon demokrasi Aung San Suu Kyi, mendapat kecaman atas ketidaksediaannya untuk berbicara melawan perlakuan Rohingya atau pun menghukum militer.

Namun, Guterres menolak untuk mengkritik Suu Kyi ketika ditanya tentang kegagalannya untuk berbicara. Dia hanya mengatakan, situasi yang terjadi di Myanmar saat ini amat rumit.

"Kami menginginkan Myanmar yang demokratis, tapi kami juga menginginkan Myanmar di mana warga Rohingya akan melihat hak mereka dihormati," ungkap Guterres. 

Baca: Myanmar Dianggap Perlu Belajar ke Indonesia soal Keberagaman