AS Ingin Pasukan PBB di Lebanon Bisa Selidiki Pelanggaran Hizbullah

Pernyataan itu diungkapkan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley, di New York, Senin (7/8/2017) seperti dikutip AFP.

Dewan Keamanan PBB akan memberikan suara untuk memperbarui kekuatan sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) akhir bulan ini.

Haley mengatakan, dia akan mengupayakan perbaikan signifikan terhadap mandat pasukan tersebut.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pun dalam sebuah surat yang dikirim pada hari Jumat memberi tahu DK PBB tentang niatnya untuk melihat celah mana yang memungkinkan UNIFIL berperan lebih.

Hal itu menyangkut kehadiran pasukan ilegal bersenjata, senjata, atau pun infrastruktur di dalam wilayah tugas pasukan UNIFIL. 

"Kami berbagi keinginan kuat, Sekretaris Jenderal pun ingin meningkatkan upaya UNIFIL untuk mencegah penyebaran senjata ilegal di Lebanon selatan," kata Haley dalam sebuah pernyataan.

"Senjata ini - yang hampir seluruhnya berada di tangan teroris Hizbullah - mengancam keamanan dan stabilitas kawasan ini."

"UNIFIL harus meningkatkan kapasitas dan komitmennya untuk menyelidiki dan melaporkan pelanggaran ini," tegas dia.

Guterres diperkirakan akan membahas misi UNIFIL saat dia melakukan kunjungan pertamanya sebagai Sekjen PBB ke Israel dan wilayah Palestina akhir bulan ini.

Baca: Sekjen PBB Guterres Segera Datangi Israel dan Palestina

Haley telah menjadi pendukung kuat Israel, yang berperang selama satu bulan melawan Hizbullah pada tahun 2006.

Pertempuran tersebut menewaskan lebih dari 1.200 orang Lebanon, kebanyakan warga sipil, dan lebih dari 160 orang Israel yang kebanyakan tentara.

Ada spekulasi tentang kemungkinan sebuah perang baru pecah antara Israel dan Hizbullah -sebuah organisasi paramiliter Lebanon yang kuat, lebih dari satu dekade setelah konfrontasi terakhir mereka.

Telah terjadi bentrokan berkala sepanjang garis demarkasi yang dipantau PBB antara Israel dan Lebanon, musuh lama yang secara teknis masih berperang satu sama lain.

Didirikan pada tahun 1978, UNIFIL diperkuat setelah perang 2006 dan sekarang memiliki 10.500 tentara di lapangan yang memantau gencatan senjata dan membantu pemerintah Lebanon mengamankan perbatasannya.

Pemungutan suara atas mandat UNIFIL di DK PBB tersebut dijadwalkan untuk 30 Agustus.