Korut Bantah Laporan tentang Pembelotan Para Pejabat Tinggi

Laporan di sejumlah publikasi Korsel itu telah disertai spekulasi bahwa pembelotan tersebut merupakan sinyal tentang ketidakstabilan yang tumbuh dalam kepemimpinan Korea Utara di bawah Kim Jong Un.

Dalam sebuah tanggapan yang panjang, kantor berita resmi Korut, KCNA, menepis laporan-laporan itu sebagai rumor liar dan "kebohongan belaka". "Propaganda palsu merupakan kebodohan dan berdasarkan sandiwara konspirasi bermotif politik" yang bertujuan untuk memberi kesan suasana "kegelisahan dan horor" di jajaran pejabat Korut, bunyi tanggapan itu.

KCNA secara khusus membantah laporan tentang pembelotan seorang jenderal tingkat atas ke Korea Selatan baru-baru ini.

Channel A, anak perusahaan harian konservatif Dong-A Ilbo, melaporkan pekan lalu bahwa Letnan Jenderal Pak Sung Won telah melarikan diri ke Seoul melalui Moskwa.

KCNA mengatakan, laporan tersebut "omong kosong belaka" dan menyatakan bahwa Pak saat ini sedang memimpin sebuah proyek konstruksi di Resort Ski Masikryong, sebuah proyek hewan peliharaan Kim Jong Un.

Komentar itu juga menanggapi isu tentang eksekusi terbaru, tampaknya tentang dua mahasiswa Korut karena menonton pornografi. Tanggapan Korut itu mengatakan, media Korea Selatan telah sangat mahir memberitakan kebohongan dan meniru proganda gaya Nazi.

Stasiun televisi Korsel, YTN, baru-baru ini melaporkan tentang pembelotan tiga pejabat Kantor 39, sebuah divisi rahasia pemerintah yang ditugaskan untuk memperoleh dana tunai bagi rezim. Kantor berita Yonhap juga menerbitkan serangkaian artikel tentang pembelotan belum lama ini dari sekitar 10 pejabat tingkat menengah hingga tinggi. Namun, tak satu pun dari laporan itu yang telah secara resmi dikonfirmasi pihak berwenang Korsel.

Namun, Badan Intelijen Nasional Korsel (NIS) melaporkan pada Mei bahwa Menteri Pertahanan Korut, Hyon Yong Chol, telah disingkirkan dan kemungkinan dieksekusi karena pembangkangan dan tertidur selama pawai militer resmi. Menurut NIS, Kim telah memerintahkan eksekusi terhadap lebih dari selusin pejabat sepanjang tahun ini. Tindakan itu tampaknya dilakukan karena mereka mempertanyakan otoritas dia.