Mesir Didesak Selidiki Kematian 1.000 Pendukung Mursi

Pernyataan bersama itu dilakukan antara lain oleh Amnesti Internasional, Human Right Watch (HRW), dan Inisiatif Mesir untuk Hak-hak Personal (EIPR).

"Tak ada harapan untuk mencapai stabilitas politik di Mesir, tanpa adanya akuntabilitas untuk peristiwa pembunuhan massal terbesar yang pernah terjadi sepanjang sejarah modern Mesir," kata Wakil Direktur EIPR, Gasser Abdel-Razak.

Sekitar empat bulan lalu, polisi Mesir membubarkan dua kamp pengunjuk rasa anti-pemerintah yang menuntut dikembalikannya Muhammad Mursi ke kursi presiden.

Dalam pembubaran massa yang berujung bentrokan itu, tak kurang dari 1.000 orang - sebagian besar pendukung Mursi - terbunuh. Selain itu, ratusan ulama dari gerakan Ikhwanul Muslimin ditahan aparat keamanan sejak Agustus lalu.

Sedangkan Muhammad Mursi  yang adalah presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis, akhirnya dijungkalkan pada 3 Juli lalu. Mursi kini ditahan bersama dengan sejumlah ajudan dan mantan petinggi Ikhwanul Muslimin lainnya.

"Sebagai langkah pertama untuk menunjukkan akuntabilitas, pemerintah harus menciptakan  sebuah komite pencari fakta untuk melakukan penyelidikan sesuai rantai komando untuk masalah pembunuhan massal itu.

Lembaga-lembaga HAM itu mengatakan pada 14 Agustus terlihat sebagian kecil pengunjuk rasa menggunakan senjata api. Sayangnya polisi menanggapinya secara berlebihan dan menembak membabi buta.