Hambatan Tarif Bukan Tantangan di Pasar Bebas ASEAN

Hal tersebut menjadi salah satu topik dari diskusi hari ini di Jakarta terkait Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) dan pentingnya undang-undang standardisasi dan penilaian kesesuaian. "Standardisasi menjadi penting supaya Indonesia bisa bersaing di pasar bebas ASEAN," kata Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya.

Catatan menunjukkan kalau penerapan standardisasi di Perancis sejak 2009 mampu menyumbang pertumbuhan produk domestik bruto (GDP) hingga 25 persen. Lalu, standardisasi perubahan teknologi pendorong inovasi sejak 2005 di Inggris berhasil menambah produktivitas pekerja hingga 13 persen.

Sementara itu, Kanada dalam perbandingan 1981-2004 juga mampu meningkatkan GDP-nya secara signifikan. Di Jerman, sejak 2000, pelaku ekspor sudah menggunakan standardisasi untuk membuka pasar baru.

Termutakhir, China pada 2012 menerapkan standardisasi untuk industri perkapalan pada 2012. Hasilnya, perusahaan kapal Dalian mampu mendongkrak pendapatannya hingga 2 juta dollar AS.

Pada dasarnya, di dalam diskusi yang dihelat Fraksi Partai Gerindra DPR RI dan dihadiri antara lain pembicara Kepala Pusat Standardisasi Kementerian Perindustrian Tony Sinambela, Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan Laksminingsih, serta perwakilan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo kebutuhan akan undang-undang standardisasi dan penilaian kesesuaian adalah hal penting. Pasalnya, hanya dengan cara itu, Indonesia mampu bersaing di KEA. "Tanpa undang-undang itu, Indonesia hanya akan menjadi tempat sampah bagi produk-produk substandard," demikian Sudaryatmo menekankan.