Jerman Kecam Rencana Israel Perluas Permukiman di Tepi Barat

BERLIN, KOMPAS.com - Jerman, Rabu (25/1/2017), menunjukkan sikap tidak biasa terhadap Israel, yaitu mengecam rencana pembangunan 2.500 rumah baru di wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel.

Perluasan pemukiman itu, tegas Jerman, memunculkan kesangsian atas komitmen Israel dalam mewujudkan solusi “dua negara” dengan Palestina, seperti dilaporkan Reuters.

Israel mengumumkan rencana tersebut pada Selasa (24/1/2017), yang kedua sejak Presiden AS Donald Trump mulai menjabat.

Sebelumnya, Israel mengumumkan pembangunan lebih dari 100 rumah baru di wilayah yang diduduki di Jerusalem Timur, wilayah yang oleh Palestina hendak dijadikan ibu kota negaranya.

Trump menyiratkan bahwa ia akan lebih mendukung proyek-proyek pembangunan permukiman Israel dibandingkan pendahulunya, Barack Obama.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Jeraman, Martin Schaefer, mengatakan, pengumuman itu merupakan langkah yang "jauh di luar yang telah kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, baik dari segi ukuran maupun kepentingan politik (Israel)".

Schaefer mengatakan, pemerintah Jerman tidak yakin apakah pemerintah Israel masih memegang tujuan resminya, yaitu mencapai kesepakatan perdamaian.

Kesepakatan itu akan memungkinkan Palestina menjadi sebuah negara di wilayah, yang sekarang diduduki oleh Israel, dan dapat hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

Jika Israel meninggalkan tujuan itu, dasar seluruh proses perdamaian Timur Tengah akan dipertanyakan, tambah Schaefer.

Putaran terakhir perundingan, yang diperantarai Amerika Serikat, buyar pada 2014.

Uni Eropa juga memperingatkan bahwa rencana pembangunan permukiman Israel mengancam peluang perwujudan perdamaian dengan Palestina.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada parlemen, Rabu, pemerintah akan mengumumkan lebih banyak rencana menyangkut pembangunan permukiman.

Pada awal pekan ini, Netanyahu mengatakan kepada para menteri senior bahwa tidak ada lagi larangan pembangunan.

"Kita boleh membangun di mana pun dan sebanyak yang kita inginkan," kata seorang pejabat yang mengutip Netanyahu ketika perdana menteri Israel itu berbicara kepada para menteri.

Sebagian besar negara menganggap pembangunan permukiman Israel sebagai tindakan ilegal serta batu sandungan bagi perdamaian Israel-Palestina.

Pembangunan mengurangi dan memecah wilayah yang diperlukan Palestina untuk mendirikan negara.

Israel menolak anggapan tersebut dengan mendasarkan hubungan wilayah yang didudukinya itu pada kitab suci, sejarah, politik dan kepentingan keamanan.