Abadi Tanggapi Trump, Minyak Irak secara Konstitusional Milik Irak

BAGHDAD, KOMPAS.com - Minyak Irak adalah milik rakyat Irak, kata Perdana Menteri Haider al-Abadi, seperti dilaporkan Reuters pada Rabu (25/1/2017).

Pernyataan Abad itu sebagai tanggapan terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bahwa AS seharusnya menguasai cadangan minyak mentah negara itu, seperti dilaporkan Reuters.

Dalam pidato di hadapan pejabat CIA, Sabtu (21/1/2017), Trump menyatakan AS seharusnya mengambil minyak Irak untuk mengganti serbuan pada 2003, yang mengakhiri kekuasaan Saddam Hussein.

Trump juga menyebutkan, mengambil minyak Irak akan mencegah kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) berkembang, dengan menghapus sumber pendanaan kelompok itu, kata laporan pertemuan tersebut, yang dikutip Huffington Post.

"Tidak jelas yang dia maksud," kata Abadi di jumpa pers ketika ditanya tentang tanggapan Trump, "Apakah dia maksud pada 2003 atau untuk mencegah teroris dari merebut minyak Irak?"

"Minyak Irak secara konstitusional milik Irak," katanya.

Presiden baru AS itu juga mengirimkan pesan berisi tawaran meningkatkan jumlah bantuan ke Irak, kata Abadi, tanpa merinci tentang sifat bantuan tersebut.

"Saya memiliki jaminan dari Presiden Trump bahwa bantuan kepada Irak akan terus berlanjut dan juga akan ditingkatkan," kata Abadi dalam konferensi pers di Baghdad.

Trump telah membuat perang melawan ISIS, kelompok garis keras yang menyatakan diri ingin membentuk "kekhalifahan" di Suriah dan Irak pada 2014, prioritas bagi pemerintahannya.

Koalisi pimpinan AS memberikan dukungan penting kepada gerakan pasukan Irak untuk mengambil alih Mosul, kota terbesar di bawah kendali ISIS.  AS juga menyediakan bantuan keuangan ke Irak.

Menurut sebuah pernyataan yang dipasang di situs web Gedung Putih sesaat setelah pelantikan Trump sebagai Presiden AS, Jumat (20/1/2017), pemerintahan Trump akan menjadikan upaya mengalahkan "kelompok teror Islam radikal" sebagai target utama kebijakan luar negerinya.

Trump, seorang tokoh dari Partai Republik, menggunakan pidato pelantikannya pada pekan lalu berjanji akan "menyatukan dunia melawan terorisme Islam radikal, yang akan kita basmi sepenuhnya dari muka bumi".

Dalam pernyataan itu, yang berjudul "Kebijakan Luar AS yang Utama", pemerintahan Trump mengatakan, "Mengalahkan ISIS dan kelompok teror lain akan menjadi prioritas tertinggi kami."

Dalam rangka untuk "mengalahkan dan menghancurkan" ISIS dan kelompok yang sejenis, pemerintahan baru itu mengatakan "akan mencari kerja sama agresif dan koalisi operasi militer bila diperlukan", bekerja memotong dana untuk kelompok teroris, memperluas jaringan berbagi data intelijen dan menggunakan sumber daya siber untuk mengganggu propaganda dan upaya perekrutan.

Pernyataan itu tidak memberikan indikasi tentang bagaimana kebijakan Trump akan berbeda dari pendahulunya, Barack Obama dari Partai Demokrat.