Hadapi Kelompok Radikal, Raja Jordania Rombak Kabinet

AMMAN, KOMPAS.com - Raja Jordania, Abdullah, merombak susunan kabinetnya, Minggu (15/1/2017), kecuali posisi perdana menteri tetap dijabat oleh Hani Mulki.

Perombakan itu dilakukan untuk menghadapi kelompok garis keras dan meneruskan reformasi Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memotong peningkatan utang, seperti dilaporkan Reuters, Senin (16/1/2016).

Reshuffle itu adalah yang kedua sejak Mulki ditunjuk pada Mei lalu dan dilakukan saat pertumbuhan ekonomi melambat, sentimen terhadap bisnis yang buruk, dan kekhawatiran atas kestabilan politik Jordania pasca-serangkaian kekacauan keamanan.

Jordania tekah meningkatkan perannya dalam aksi militer yang dipimpin Amerika Serikat (AS) melawan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) di wlayah sekitarnya dan terancam terlibat dalam perang berkepanjangan dengan kelompok radikal.

Lima menteri baru memasuki kabinet, termasuk mantan Kepala Polisi Nasional, Ghaleb Zubi, sebagai Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan Ayman Safadi, penasihat keluarga kerajaan, diangkat menjadi Menteri Luar Negeri.

Safadi memiliki hubungan yang kuat dengan dengan negara-negara Teluk dan sangat kritis terhadap Presiden Suriah, Bashar al-Assad.

Safadi secara mendadak ditunjuk untuk menggantikan Nasser Joudeh, diplomat tinggi Jordania yang menjabat Menlu Yaman sejak 2009.

Mendagri Yaman yang dilengserkan, Salamah Hamad, menghindari isu terkait penanganannya terhadap serangan ISIS di kota Karak bulan lalu, yangn menewaskan sembilan orang, termasuk wisatawan Kanada dan anggota pasukan keamanan.

Dalam kekacauan keamanan besar lain, seorang petugas keamanan Jordania menembak mati tiga anggota pasukan khusus AS di sebuah pangkalan udara, November 2016, yang memperburuk citra pasukan keamanan Jordania.

Diplomat mengatakan kekacauan keamanan itu memicu kekhawatiran atas kemungkinan adanya radikalisasi sejumlah anggota militer dan aparat Jordania, salah satu sekutu terdekat AS di Timur Tengah.

Menteri Keuangan Omar Malhas masih mempertahankan kedudukannya dalam reshuffle itu.

Dia memantau program tiga tahun yang disepakati dengan IMF yang bertujuan untuk mengurangi hutang publik menjadi 77 persen produk domestik bruto pada 2021 dari 94 persen saat ini.

Para politisi dan ekonom mengatakan, rencana konsolidasi fiskal, termasuk meningkatkan pajak dari bahan pangan dan bahan bakar dalam beberapa bulan ke depan serta memotong subsidi, akan memperburuk keadaan warga Jordania yang kurang mampu.

Sebelumnya, pengurangan subsidi pernah menyebabkan kekacauan. Perekonomian Jordania diperkirakan tumbuh sekitar 2,4 persen pada tahun lalu, di bawah sasaran IMF sebesar 2,8 persen.