Israel Bersiap Bangun Permukiman Baru dengan 284 Rumah di Tepi Barat

JERUSALEM, KOMPAS.com - Israel dilaporkan telah mengizinkan pembangunan 284 unit rumah baru di permukiman Yahudi, di tanah rampasan Tepi Barat yang sedianya akan menjadi wilayah negara Palestina pada masa mendatang.

Keputusan Administrasi Sipil, badan militer Israel yang mengatur Tepi Barat, itu muncul dua hari setelah seorang utusan senior PBB menyatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa telah terjadi lonjaan pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat.

Tindakan Israel itu adalah ilegal dan merupakan ganjalan terbesar upaya perdamaian antara Israel dengan Palestina, seperti dilaporkan Reuters (31/8/2016).

Israel, yang menguasai Tepi Barat melalui perang tahun 1967, membantah kritik dari Nickolay Mladenov, Koordinator Khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, tersebut.

Israel beralasan bahwa para penganut Yahudi telah tinggal di Yudea, istilah lain bagi Tepi Barat, selama ribuan tahun.

Komite perencanaan Administrasi Sipil memberi lampu hijau bagi pembangunan 234 unit rumah perawatan di Elkana, 30 rumah di Beit Arye, dan 20 rumah di Givat Zeev.

Informasi itu disampaikan oleh Peace Now, lembaga sipil asal Israel yang memantau sekaligus menentang pembangunan permukiman Yahudi.

Selain itu, 179 izin mendirikan bangunan juga dikeluarkan kembali, atau berlaku surut, yang berfungsi untuk melegalkan rumah-rumah yang telah dibangun tanpa izin di permukiman Ofarim, kata Peace Now.

Menanggapi komentar dari Mladenov, Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah mendesak komunitas internasional untuk menekan Israel agar menghentikan aktivitas pembangunan permukiman.

Pekan lalu, harian sayap kiri Israel, Haaretz, melaporkan, Israel berencana memperluas pemukiman Yahudi di kota Hebron, Tepi Barat, dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun.

Sekitar 1.000 permukim Yahudi, yang setiap harinya dijaga oleh tentara Israel, tinggal di antara 230.000 warga Palestina di Hebron. Kota itu sering kali menjadi titik mula kekerasan.

Sebuah laporan dari "Kuartet" perdamaian Timur Tengah – yang terdiri dari Amerika Serikat, PBB, Uni Eropa, dan Rusia – pada Juli lalu mendesak Israel untuk menghentikan kebijakan pembangunan maupun perluasan permukiman.

Laporan itu menyebut ada setidaknya 570.000 warga Israel yang tinggal di permukiman Yahudi.

Perundingan perdamaian antara Israel dengan Palestina berakhir dengan kegagalan pada 2014 lalu.