MK Thailand Putuskan Pemilu Bulan Lalu Tidak Sah

Kepusan mahkamah konstitusi ini membuka ruang untuk para pihak yang berseberangan untuk kembali mendiskusikan pemilu baru untuk mengakhiri kebuntuan politik yang sudah terjadi berbulan-bulan.

Keputusan ini membuka kemungkinan kisruh politik di Thailand bisa diakhiri asalkan pihak oposisi sepakat tidak akan memboikot pemilu lagi. Namun, kelompok pendukung pemerintah khawatir PM Yingluck Shinawatra akan didongkel sebelum pemilu digelar.

Apalagi kini komisi anti-korupsi Thailand menuding Yingluck telah melakukan kelalaian terkait kebijakan subsidi beras dan menghadapi kemungkinan pemakzulan di majelis tinggi parlemen dalam waktu beberapa pekan ke depan.

Keputusan mahkamah konstitusi ini mempersulit Yingluck yang selama empat bulan bertahan menghadapi aksi massa yang ingin menggusurnya dan membentuk "dewan rakyat" untuk mengawasi reformasi politik.

"Mereka bertujuan untuk memberi tekanan dengan segala cara untuk mengangkat perdana menteri yang netral," kata ketua gerakan pro-pemerintah "Kaos Merah", Jatuporn Prompan.

Latar belakang kisruh politik itu adalah pertarungan lama antara pendukung kerajaan -disokong kehakiman dan militer- melawan keluarga Yingluck, yang didukung wilayah Thailand sebelah utara.

Kerajaan Thailand mengalami perpecahan politik sejak kudeta militer 2006 yang menjatuhan PM Thaksin Shinawatra, yang kini tingga di Dubai untuk menghindari pengadilan kasus korupsi atas dirinya.