Tantangan dari Pengadilan Mursi...

Sejak penggulingan pada 3 Juli 2013, yang dilakukan dengan dukungan penuh militer, lebih dari 1.000 pendukung Mursi tewas dalam beragam insiden dan ribuan yang lain ditahan tanpa proses hukum. Dengan gambaran itu, penyelesaian politik terlihat terlalu pelik untuk bisa diwujudkan.

"Pernyataan Mursi bahwa dia masih presiden yang sah menunjukkan bahwa dia dan para pendukungnya tidak akan menyerah untuk mempertahankan legitimasi mereka (atas pemerintahan Mesir)," kata Shadi Hamid dari Doha Center. "Posisi mereka tak sesuai kenyataan, tapi 'pembangkangan' mereka dicatat dan menjaga energi pendukungnya."

Amnesti Internasional menyatakan, Mursi harus mendapatkan pengadilan yang adil, termasuk untuk menguji barang bukti yang memberatkannya di pengadilan. "Kegagalan untuk melakukannya akan semakin membuat motif persidangan dipertanyakan," ujar Hassiba Hadj Sahraouni dari Amnesti Internasional.

Hamid berpendapat, kepentingan politik akan menentukan arah persidangan. "Kesempatannya nol untuk (Mursi) mendapatkan (pengadilan yang) bebas dan adil," kata dia. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdellaty, Minggu (3/11/2013), menjanjikan Mursi akan mendapatkan hak pengadilan yang bebas dan adil.

Mursi adalah presiden pertama Mesir yang dipilih secara demokratis melalui pemilu pada Juli 2012. Pemilu tersebut digelar setelah reli demonstrasi di seantero Mesir, dikenal sebagai revolusi 2011, yang mendorong pengunduran diri Hosni Mubarak.

Krisis ekonomi yang berkelanjutan, yang dikacaukan dengan politik, hanya memberikan kesempatan singkat Mursi menempati kursi kepresidenan sampai digulingkan militer pada Juli 2013. Sebelumnya, pada November 2012, Mursi menerbitkan dekrit yang dinilai kontroversial oleh banyak kalangan di Mesir, yang memunculkan tudingan Mursi gagal mengemban amanat revolusi Mesir.

Dekrit tersebut menjadi semacam titik balik dukungan kepada Mursi. Pada Desember 2012, bentrok berdarah di depan istana kepresidenan menewaskan sedikitnya tujuh orang. Gelombang unjuk rasa dengan dukungan militer dan oposisi pun terus terjadi, sampai puncaknya pada Juli 2013.

Upaya Mursi melakukan rekonsiliasi, mencakup perombakan struktur dan kebijakan pemerintahannya, tak ditanggapi kubu oposisi dan militer. Pada 3 Juli 2013, Mursi mengikuti pertemuan dengan pemimpin oposisi dan militer, dan tak pernah terlihat lagi sampai kemunculannya di persidangan pada Senin (4/11/2013) ini. Selama rentang waktu tersebut, unjuk rasa pro-Mursi dihadang dengan kekuatan penuh militer.