Pidato di Masjid, Politisi Pakatan Harapan Dikecam Sultan Johor

JOHOR BARU, KOMPAS.com - Sultan Johor di Malaysia mengecam tindakan seorang parlemen anggota parlemen Pakatan Harapan yang berpidato di sebuah masjid di Labis.

Sultan Ibrahim bin Sultan Iskandar menekankan, kegiatan politik boleh dilakukan di masjid atau surau.

Dalam dekrit kerajaan yang dunggah di situs web resmi. Kamis (16/5/2019), Sultan Ibrahim mengatakan telah menerima keluhan tentang anggota parlemen Labis Pang Hok Liong, yang berpidato di Masjid Tenang Stesyen pada 10 Mei lalu.

Baca juga: Mahathir Sesalkan Penangkapan Aktivis yang Kritik Putra Mahkota Johor

"Tindakannya membawa kegelisahan, kekecewaan yang mendalam dan menimbulkan keberatan dari umat Islam di daerah setempat serta Johor pada umumnya," katanya, seperti dikutip dari Straits Times.

Sementara itu, Pang mengaku tidak mengangkat masalah politik dalam pidatonya.

Dia berada di masjid untuk membagikan bantuan sehubungan dengan bulan suci Ramadhan.

"Saya tidak menyinggung apa pun tentang politik. Pidato saya singkat. Itu hanya mengumumkan bantuan dan mengucapkan selamat Ramadhan," ujarnya.

"Apakah ada yang salah dengan non-muslim memberikan kontribusi ke masjid," imbuhnya.

Namun, Sultan Ibrahim dalam dekritnya mencatat tentang keyakinannya bahwa Pang akan membantah telah berpidato di acara tersebut.

"Banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh perwakilan dari partai politik diwarnai dengan pernyataan yang menciptakan konflik," katanya.

Selain itu, pidato semacam itu juga mengandung penghinaan, fitnah dan menjadi arena untuk mengumpulkan simpati masyarakat guna meningkatkan popularitas.

Penguasa tersebut mendesak Dewan Islam Johor untuk mengambil tindakan tegas terhadap administrator masjid yang menyediakan ruang bagi para politisi berkegiatan politik mereka di masjid.

Baca juga: Mahathir Sebut Putra Mahkota Johor sebagai Anak Kecil

Keluarnya dekrit tersebut merupakan buntut dari perselisihan antara Pakatan Harapan yang berkuasa di Malaysia dengan keluarga kerajaan Johor.

Pada April lalu, kedua pihak bertikai soal siapa yang memiliki keputusan akhir tentang penunjukan resmi pada pemerintah negara bagian Johor.