Donasi Politik di Victoria Dibatasi Rp 40 Juta, Hanya Warga Australia

"Kami akan memberi kepercayaan kepada warga Victoria bahwa pemerintah membuat keputusan demi kebaikan mereka, bukan untuk membalas budi kepada donor politik," ujar Andrews.

Ia mengatakan, perubahan tersebut akan membuat undang-undang donasi politik di Victoria menjadi yang terberat di Australia.

"Pelaporan aktual dan ambang batas donasi yang jauh lebih rendah, itulah kunci transparansi dan warga Victorian mengetahui siapa yang menyumbang, berapa banyak dan kapan," sebutnya.

Beberapa waktu belakangan ini, sudah ada kampanye untuk mereformasi UU donasi di Victoria.

Pada 2015, lembaga ombudsman Victoria mengatakan bahwa UU harus lebih ketat untuk menghilangkan persepsi bahwa politisi bisa dibeli.

Baca: Para Menteri di Sydney Wajib Publikasikan Buku Harian

Partai Hijau telah mengusulkan untuk melarang semua donasi perusahaan dan serikat pekerja, membatasi sumbangan hingga 1.000 dollar atau setara Rp 10 juta dan mengamanatkan pelaporan aktual.

Anggota Parlemen Partai Hijau, Greg Barber, mengatakan bahwa pemerintah Victoria telah mengembangkan reformasi tersebut tanpa berkonsultasi dengan anggota parlemen lainnya.

Ia mengatakan, meski perubahan tersebut tampak serupa dengan apa yang selama ini dikampanyekan oleh Partai Hijau, mereka perlu melihat UU tersebut sebelum memutuskan untuk mendukungnya.