Kekerasan dan Pelanggaran HAM Marak di Filipina, Duterte Disoroti Lagi

JENEWA, KOMPAS.com - Mata dunia sempat beralih kepada aksi kelompok teroris Maute yang menghancurkan Kota Marawi di Filipina selatan. 

Kini, kondisi di Marawi sudah berangsur pulih. Gerombolan teroris yang mengaku berkiblat kepada Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) kini kian terdesak. 

Bersamaan dengan itu, Filipina kini mendapat sorotan terkait maraknya aksi pembunuhan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Sebuah kritik terbaru muncul dari tiga pakar di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mengungkapkan laporan tentang masih berlangsungnya beragam pelanggaran HAM di Filipina. 

Bahkan, seperti diwartakan AFP, pelanggaran HAM dan aksi kekerasan termasuk kepada anak-anak, menunjukkan grafik yang meningkat.

Kecaman ini merupakan yang terbaru yang dilontarkan para pendukung hak asasi manusia melawan Presiden Duterte.

Sejak 13 bulan masa pemerintahannya, Duterte telah memicu kekhawatiran luas, terutama mengenai perang obat terlarang.

"Pemerintah Filipina harus segera menangani laporan pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut, termasuk pembunuhan, ancaman terhadap masyarakat adat, dan pelaksanaan eksekusi anak."

Demikian pernyataan panel tiga ahli dalam sebuah keterangan tertulis.  

Salah satu ahli yang berargumentasi dalam laporan itu adalah Agnes Callamard.

Callamard sebelumnya menghadapi kritik keras dari para loyalis Duterte atas kunjungan tidak resmi yang dia lakukan ke Filipina pada bulan Mei lalu.

Pemerintah setempat menilai, kunjungan itu tidak mendapat otorisasi.  

"Kami terkejut dengan meningkatnya tingkat kekerasan," demikian bunyi laporan tersebut.

Laporan ini juga secara khusus menyoroti ancaman terhadap para pembela hak asasi manusia, para pemimpin serikat buruh, beserta pihak-pihak yang berkepentingan untuk melindungi hak atas tanah terhadap kepentingan bisnis.

"Semua kasus ini harus diselidiki secara menyeluruh dan pelaku harus diadili."

Tokoh lain yang terlibat dalam laporan ini adalah Michel Forst, pakar hak asasi manusia PBB dan Maud de Boer-Buquicchio, yang menyoroti eksploitasi seksual terhadap anak-anak.

Meski tidak secara khusus mengutip kebijakan perang terhadap obat terlarang yang dilakukan Duterte, namun disebutkan, keputusan Duterte itu menjadi kunci dalam merebaknya iklim kekerasan di Filipina.

Presiden Duterte pekan lalu bersumpah tidak akan menyerah dalam pertempuran melawan obat-obatan terlarang.

Polisi Filipina kini telah membunuh hampir 3.200 orang yang diduga terkait dengan peredaran dan penggunaan barang haram itu.

Semebtara, lebih dari 2.000 orang lainnya terbunuh dalam kejahatan terkait narkoba. Demikian data yang dilansir pihak kepolisian setempat.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan, banyak korban yang dibunuh oleh regu dari pemerintah. Sehingga seharusnya, Duterte dapat mengawasi kejahatan terhadap kemanusiaan yang pecah di negaranya.

Baca: Presiden Duterte: Universitas Oxford adalah Sekolah Orang-orang Bodoh