Pasukan Kongo Tembak Mati 26 Orang Warganya demi Kabila

KINSHASA, KOMPAS.com - Pasukan keamanan Republik Demokratik (RD) Kongo menembak mati 26 demonstran yang berkumpul di jalanan Kinshasa dan sejumlah kota lainnya untuk menuntut Presiden Joseph Kabila mundur.

Masa jabatan Kabila sudah berakhir pada Selasa (20/12/2016) malam, sebagaimana dilaporkan Reuters, Rabu (21/12/2016).  

Sejumlah aksi protes yang tersebar dimulai pada Selasa. Pemimpin oposisi, Etienne Tshisekedi, meminta rakyat Kongo untuk menentang Kabila secara damai.

Kabila masih bertahan di tampuk kekuasaan meski telah melampaui waktu mandat konstitusionalnya tanpa adanya pemilu untuk memilih penerusnya.

Peneliti dari lembaga Human Rights Watch (HRW), Ida Sawyer, mengatakan dalam akun Twitter-nya bahwa sedikitnya 26 orang tewas dibunuh pasukan keamanan yang loyal kepada Kabila.

Juru bicara pemerintahan tidak dapat dihubungi untuk dimintai keterangan dan seorang juru bicara kepolisian tidak memiliki informasi tentang korban tewas.

Sejumlah penembakan terjadi di beberapa wilayah Kinshasa, ibu kota negara dengan jumlah penduduk 12 juta jiwa itu sebagai langkah untuk menyingkirkan perbedaan pendapat yang memicu kekhawatiran akan penekanan berdarah.

Dengan pelarangan aksi demo yang berlaku dan keberadaan militer, jalanan utama Kinshasa yang biasanya ramai, tampak sebagian besar sepi. Kerumunan yang berkumpul di pinggir jalan dibubarkan oleh tembakan gas air mata.

Saat matahari terbenam, keadaan kota tenang, meskipun terdapat puing-puing berserakan dari kerusuhan yang terjadi sebelumnya. Para pemuda tampak bermain sepak bola di jalanan.

Sejumlah orang ditahan, terutama di kota Goma, kelompok hak asasi mengatakan. Para saksi mata melihat lebih dari selusin pemuda yang ditahan duduk di bagian belakang truk dekat universitas.

"Saya sangat khawatir oleh penangkapan terhadap mereka yang mencoba menyampaikan pandangan politiknya," Kepala misi PBB, Maman Sidikou, mengatakan dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa staf PBB belum mendapatkan akses ke penjara untuk mendapatkan informasi terkait berapa banyak orang yang telah ditahan.

Dia meminta Kongo mengakhiri "penahanan yang sarat politik".

Pihak penjaga perdamaian PBB menggunakan kendaraan lapis baja untuk berpatroli di jalanan, di satu titik mereka mendengar seruan dari kerumunan yang menyerukan, "Kabila, ketahuilah masa jabatanmu telah berakhir!".

Di Lubumbashi, di jantung wilayah pertambangan tembaga terkaya Afrika, polisi dan Penjaga Republikan, pasukan elit Kabila, menembakkan peluru tajam untuk mencegah aksi massa, ujar Gregoire Mulamba, aktivis HAM setempat.

Aktivis setempat Jean Pierre Muteba melaporkan setidaknya satu orang tewas, seorang anak berusia 14 tahun ditembak oleh polisi.

Seorang juru bicara kepolisian mengatakan dia tidak memiliki informasi yang cukup untuk memberikan komentar.

Wali kota Lubumbashi, Jean Oscar Sanguza, mengatakan bahwa pasukan keamanan turun tangan untuk menghentikan para penjarah.

Di kota Kananga, Kongo tengah, bentrokan antara pasukan keamanan dan kelompok milisi setempat menyebabkan bandara ditutup.

Kabila, yang memimpin sejak ayahnya, Laurent Kabila, terbunuh 2001 lalu, jarang menyuarakan isu itu secara publik, namun para sekutunya mengatakan pemilu tertunda dikarenakan permasalahan logistik dan finansial.

Pengadilan konstitusional telah memutuskan Kabila dapat terus menjabat hingga pemilu diadakan.

Ketakutan akan kerusuhan

Dalam sebuah video yang diunggah di Youtube, Tshisekedi meminta rakyat untuk "tidak mengakui, kewenangan ilegal Joseph Kabila dan untuk menentang secara damai".

Pihak berwenang telah memblokir sebagian besar media sosial.

Sejumlah negara barat khawatir akan pengulangan konflik yang terjadi pada 1996 hingga 2003 yang menewaskan jutaan otang, menarik tentara dari sejumlah negara tetangga, dan adanya pemerkosaan massal oleh para pemberontak.

Kongo belum pernah merasakan sebuah pemindahan kekuasaan yang damai.

Amerika Serikat dan uni Eropa telah meminta Kabila untuk menghormati konstitusinya.

Bekas penjajah Kongo, Belgia, mengatakan pada Selasa bahwa mereka akan "menilai ulang" hubungan dengan Kabila.

Perancis pun mendesak Uni Eropa untuk menilai ulang hubungannya dengan Kongo.