Mendagri Inggris: Hukum Syariat Bawa ‘Manfaat Besar’ bagi Banyak Warga

Nil Gardiner, seorang analis kebijakan luar negeri dan mantan ajudan Margaret Thatcher, juga tidak terkesan dengan komentar May. Ia menggambarkannya sebagai “luar biasa”.

Peryataan May muncul ketika ia meluncurkan penyelidikan oleh  Kantor Dalam Negeri,  yang dipimpin Professor Mona Siddiqui.

Tugas tim Siddiqui ialah menyelidiki perlakuan terhadap perempuan yang menjadi korban perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan hak asuh anak.

May mengatakan, “Banyak orang Inggris berbeda agama mengikuti kode dan praktik keagamaan, dan manfaat banyak dari bimbingan yang mereka tawarkan”.

“Sejumlah perempuan dilaporkan menjadi korban apa yang tampak sebagai keputusan diskriminatif yang diambil oleh dewan syariat, dan itu menjadi keprihatinan yang signifikan,” katanya.

“Hanya ada satu aturan hukum di negara kita, yang menyediakan hak dan keamanan bagi setiap warga negara,” tambah May.

“Profesor Siddiqui, didukung oleh panel dari kalangan akademik, agama dan hukum, akan membantu kita lebih memahami apakah dan sejauh manakah hukum syariat disalahgunakan atau dimanfaatkan, dan membuat rekomendasi kepada pemerintah tentang bagaimana cara memperbaikinya,” tambah May.

Penyelidikan akan berlangsung selama 18 bulan. Diselidiki seberapa jauh hukum Inggris sedang “disepelehkan” oleh hadirnya hukum-hukum syariat saat ini di negara itu.

Menurut May, penyelidikan hanya akan melihat bagaimana ide syariat sedang "disalahgunakan atau dimanfaatkan" dengan melakukan pemeriksaan yang lebih luas mengapa perempuan selalu didiskriminasikan dalam hukum syariat.

Sebelumnya May juga menggagas pembentukan satuan tugas (satgas) dengan menyasar ulama dan imam masjid sebagai target operasi.

Satgas ini merupakan jawaban atas perkembangan ekstremisme dan kekerasan di Inggris.

Perdana Menteri Inggris, David Cameron mengatakan pembentukan satgas ini bertujuan mencegah masyarakat yang beresiko terpengaruh ekstremisme.

Satgas ini akan melibatkan menteri senior, kepala polisi London dan dinas keamanan dalam negeri (M15). 

“Ini perlu untuk menghadapi para pemimpin agama yang mempromosikan kekerasan,” kata dia seperti dikutip Onislam.net, Senin (27/5/2016).

Ide satgas ini muncul ketika May melaporkan, ribuan Muslim yang beresiko terlibat radikalisasi.