Ketika Jalur Sutra Bertemu Poros Maritim

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah Tiongkok tak mau membuang waktu untuk mewujudkan ambisinya memainkan peran penting dalam ekonomi global. Setelah Presiden Xi Jinping mencanangkan niat negerinya menghidupkan Jalur Sutra Maritim Abad 21, serangkaian acara digelar dan komitmen dinyatakan sebagai bukti keseriusan membangun jalur strategis yang akan mendorong pertumbuhan infrastruktur seluruh Asia.

Bahkan di hari-hari akhir Desember 2014, ada 48 wartawan berbagai negara diundang berkeliling Tiongkok, mengikuti rangkaian diskusi, workshop dan wisata. Acara berlangsung melewati hari raya Natal dan baru berakhir 28 Desember 2014. Temanya mewujudkan Jalur Sutra Maritim Abad 21, bukan hanya sebagai mimpi Jinping, tapi mimpi Asia Pasifik.

Yang disebut jalur sutra, secara historis adalah lintasan jalur darat yang menghubungkan timur dan barat Asia, dari Xi’an hingga ke Konstatinopel. Para pengelana, pedagang, biarawan sampai para nomaden memanfaatkan jalur ini sehingga menjadi cikal bakal perdagangan modern. Istilah jalur sutra menjadi populer karena pedagang Tiongkok banyak membawa sutra sebagai komoditasnya. Belakangan dengan memanfaatkan lintasan samudra, Jalur Sutra berkembang hingga menuju Laut Hitam, Laut Marmara Balkan sampai ke Venesia. Sementara di rute selatan, jalur sutra berkembang melewati Turkestan, Khorasan, Mesopotamia, Antiokia terus ke Mesir dan Afrika.

Begitu juga ke arah selatan, pedagang Tiongkok melintasi Laut Tiongkok Selatan, sampai Semenanjung Malaya, melintasi Selat Malaka dan Selat Sunda, kemudian menyeberangi Samudra Hindia. Selama ratusan tahun, jalur ini menjadi mata rantai perdagangan Tiongkok. Kini mereka berniat menghidupkan kembali dan memberi arti penting lagi dengan menamakannya Jalur Sutra Abad 21.

Tiongkok berharap bisa meningkatkan perannya dalam tata niaga yang menghubungkan Eropa ke Asia Tengah dan Timur, juga jalur energi dari Afrika ke Asia Selatan dan Timur.

Tiongkok kini tengah membangun beberapa kota baru, yang akan menjadi elemen penting untuk mendekatkan Tiongkok dengan seluruh dunia. Jalur jalan, rel kereta api, pelabuhan dengan segala infrastrukturnya kini sedang dibangun. Di sebuah lembah di perbatasan dengan Kazakhstan misalnya, mereka membangun sebuah kota baru bernama Horgos sejak Oktober 2014 lalu. Luas kota itu kelak akan dua kali lebih besar dari New York, AS. Warganya kini baru 85.000 orang. Tapi kelak Horgos akan menjadi pusat rel kereta energi dan logistik internasional, titik penting rute perdagangan dan transportasi Tiongkok, Asia Tengah, dan Eropa.

Sejalan dengan Jokowi

Apa urusan Indonesia dengan Maritime Silk Road ini? Pertama, karena Presiden Xi Jinping memilih Indonesia sebagai tempat pertama dia melontarkan rencana menghidupkan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21, Oktober 2014. Xi Jinping melontarkan inisiatif strategisnya untuk meningkatkan investasi dan kolaborasi dengan seluruh negara yang berkepentingan dengan peningkatan jalur laut.

Kedua, karena inisiatif Tiongkok ini secara kebetulan juga sejalan dengan ambisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun tol laut. Jokowi menjadikan pembangunan kekuatan maritim dan pembangunan ekonomi berbasis maritim sebagai salah satu target kabinetnya.

Sebagai negara dengan 17.504 pulau, panjang pantai 104.000 km dan luas luas laut 5,8 juta, poros maritim memang seharusnya menjadi masa depan Indonesia.

Itu sebabnya, konsep tol laut Jokowi nantinya akan mengembangkan dua pelabuhan sebagai hub internasional, yaitu Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara dan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara. Selain itu, akan ada 20-an pelabuhan hub feeder untuk mendukung koneksi dengan berbagai kepulauan.

Untuk Indonesia agendanya memang berat. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengubah paradigma tentang laut, menyiapkan aparat pemerintah dan masyarakat untuk menggerakan kehidupan sektor laut dan menyiapkan dukungan APBN serta investasi BUMN maupun swasta untuk membangun infrastruktur laut.

Untuk Tiongkok, Presiden Xi Jinping tidak setengah-setengah mewujudkan mimpinya. Bulan November 2014, Jinping menyatakan komitmen menggelontor 40 miliar dollar AS untuk membangun jalur sutra darat maupun maritim.

Beijing sudah membangun institusi finansial internasional bernama Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dengan investasi 50 miliar dollar AS. Institusi keuangan ini akan menjadi pesaing bagi Dana Moneter Internasional (IMF), atau Bank Dunia (World Bank).

Setahun setelah mendirikan AIIB, Beijing menyatakan niatnya menggandakan investasi dari 50 miliar menjadi 100 miliar dollar AS. Kali ini dia mengajak India untuk berpartisipasi dalam investasi di AIIB. Pada bulan Oktober 2014, Tiongkok juga mengajak 21 negara bergabung dalam kesepakatan kerja sama pengembangan AIIB. Indonesia belakangan juga bergabung. Hanya Filipina dari ASEAN yang tidak diikutkan Tiongkok.

Kini AIIB tengah menyelesaikan rincian kerja sama yang akan menjadi acuan bagi negara-negara Asia yang jelas lebih tertarik dengan bank yang lebih memihak kepentingan Asia itu. Sikap Tiongkok yang lebih memihak negara-negara berkembang bakal menggoyang dominasi IMF dan World Bank.

Dibandingkan konsep Barat, Trans Pacific Partnership (FPP) –yang diusung AS–yang tidak melibatkan diri dalam membangun infrastruktur baru dan lebih difokuskan pada kerja sama antara negara-negara yang memang infrastruktur lautnya sudah cukup kuat, konsep Tiongkok lebih menarik sebab menawarkan pembangunan infrastruktur baru.

Melibatkan media

Sadar bahwa konsepnya menarik bagi kepentingan banyak negara ditambah dengan dukungan finansial memadai, Beijing memperluas mimpi Presiden Xi menjadi mimpinya Asia Pasifik. Tiongkok tidak hanya melakukan pendekatan antar pemerintahan, tapi juga menjadikan masyarakat seluruh negara sebagai sasaran konsep besarnya. Beijing ingin konsepnya didukung seluruh warga Asia Pasifik, bahkan termasuk warga dari negara yang pemerintahnya tidak sejalan dengan Beijing. Maka jadilah media massa sebagai sasaran strategis.

Itu sebabnya, akhir Desember Peoples Daily, surat kabar terbesar corong Beijing mengundang 48 wartawan dari berbagai media dari ASEAN plus 3 serta negara-negara tetangga seperti India, Banglades, dan Sri Lanka, berkumpul di Beijing untuk berdialog. Kecuali Kompas yang media swasta, hampir seluruh media yang diundang adalah milik pemerintah.

Seperti bisa diduga, dalam forum antarmedia itu, yang muncul adalah dukungan media terhadap gagasan Jalur Sutra Maritim Abad 21. Utusan dari media Jepang dan Korea, juga menyatakan dukungan penuh dan komitmen untuk melakukan sosialisasi melalui pemberitaan mereka. Beberapa utusan media dari India, Pakistan, Banglades, Laos, Thailand, dan Malaysia, meminta Tiongkok memelopori program pertukaran wartawan dan pertukaran informasi untuk mempromosikan kerja sama inklusif saling menguntungkan masyarakat dan pemerintah. Media dari Filipina secara khusus malah meminta agar dimasukkan dalam kerangka kerja sama Jalur Sutra Maritim, walaupun sebenarnya wilayah Filipina tidak masuk dalam rute jalur sutra.

Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok Soegeng Rahardjo menyatakan Indonesia mendukung dan siap bekerja sama mengembangkan Jalur Sutra Maritim Abad 21, bukan hanya karena sejalan dengan konsep Jokowi, tapi juga karena secara strategis pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan ASEAN, Asia Tengah, Eropa bahkan sampai ke Afrika, merupakan kebutuhan semua negara.

Namun apakah tawaran kerja sama pembangunan infrastruktur menguntungkan Indonesia? Ini masih menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi akan mempercepat upaya Jokowi mewujudkan poros maritim. Di sisi lain, ada kekhawatiran dampak negatif yang mungkin timbul. Sebab sasaran strategis poros maritim Jokowi lebih didasarkan pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur pelabuhan maupun jalur armada angkut.

Sementara Tiongkok dicurigai punya sasaran penguasaan geopolitik wilayah di jalur Laut Tiongkok Selatan. Artinya, Presiden Jokowi harus hati-hati merumuskan klausul kerja sama agar Tiongkok tidak mendominasi pemilikan infrastruktur poros maritim Indonesia. (Nugroho F Yudho)