Indonesia Bisa Mengusung UKM pada Perhelatan APEC

Merujuk catatan Harian Kompas pada Rabu (2/10/2013), potensi ekonomi 21 anggota APEC nyata-nyata memang berfaedah. Sampai kini, 56,4 persen dari 58 triliun dollar AS produk domestik bruto (PDB) berasal dari para anggota APEC. Indonesia, termasuk pendiri APEC. Ikhwal keberadaan APEC memang mampu memangkas hambatan ekspor impor hingga 60 persen.

Mendukung

Berangkat dari kenyataan itu, UKM Indonesia menjadi potensi penting dalam perhelatan APEC. Catatan menunjukkan selama dua tahun sejak 2011, pertumbuhan UKM terdongkrak dari 55.206.444 unit menjadi 56.534.592 unit.

Kemudian, data yang mengemukan pada Konferensi Tingkat Tinggi Kaum Muda APEC 2013 yang berakhir pada Rabu (2/10/2013) di Yogyakarta juga menunjukkan kalau UKM mampu mengembangkan kesempatan kerja. Kalau pada 2011 ada 101.722.548 orang yang mendapat pekerjaan di sektor UKM, pada 2012 jumlahnya mencapai 107.657.509 orang.

Tak cuma itu, data tersebut juga menunjukkan kalau ekspor dari sektor UKM pada 2011 menyumbang hingga angka Rp 187 triliun ekspor nasional. Rerata menunjukkan, produk ekspor UKM adalah kerajinan sebesar 30 persen, fesyen dan aksesori 29 persen, dan furnitur di posisi 27 persen.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Perwakilan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Hardini Puspasari mengatakan kalau data dan rekomendasi hasil pertemuan di Yogyakarta itu akan disampaikan dalam APEC Senior Officials Meeting Chair 2013 (APEC SOM Chair 2013) dan APEC Executive Director. Menurutnya, hasil pertemuan menyangkut UKM itu bisa menjadi bahan untuk menggali potensi-potensi ekonomi di kawasan APEC.

Pada bagian lain, masih ada harapan agar pemerintah membangun dan memfasilitasi kebijakan yang mendukung UKM. Upaya ini, kata Bendahara Umum Hipmi Bayu Priawan Djokosoetono dalam kesempatan tersebut bakal mampu menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan kaum muda.

Catatan dalam forum itu juga menunjukkan masih ada tantangan bagi UKM Indonesia untuk benar-benar mampu bersaing.  UKM Indonesia masih harus berhadapan dengan rendahnya komitmen untuk memenuhi pesanan konsumen baik domestik maupun asing, kurangnya manajemen yang diterapkan oleh UKM , khususnya dalam produksi , administrasi , dan aspek keuangan. Masih ada pula keterbatasan fasilitasi bagi UKM untuk memenuhi pesanan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan modal yang dimiliki UKM, kurangnya informasi dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan, serta kurangnya kemampuan dalam penelitian dan pengembangan UKM.