Siapa Saja yang Berkuasa di Wilayah Palestina Sekarang?

Bagaimana Pembagian Kekuasaan di Wilayah Palestina?

Di tahun 1990-an, PLO dan Israel menandatangani Perjanjian Oslo dan Perjanjian Gaza-Jericho, sebuah kesepakatan yang membagi wilayah kendali di Jalur Gaza dan Tepi Barat (kecuali Yerusalem Timur) antara Israel dan Otoritas Palestina yang saat itu baru dibentuk dengan harapan Tepi Barat dan Jalur Gaza pada akhirnya akan menjadi satu kesatuan negara Palestina.

Karena konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan, kedua wilayah tersebut kini justru terbagi menjadi tiga wilayah sebagai berikut:

• Area A: Area ini mencakup sebagian besar Jalur Gaza dan sekitar 17 persen wilayah Tepi Barat. Area A merupakan wilayah yang paling padat penduduk dan paling mengalami urbanisasi. Di bawah Perjanjian Oslo, Area A seharusnya dikendalikan penuh oleh Palestina, termasuk urusan sipil serta keamanannya. Namun, sejak Oktober 2023, Israel telah memasuki kawasan ini dengan tujuan melenyapkan Hamas. Demikianlah saat ini, Area A juga berada di bawah kontrol Israel.
• Area B: Area B mencakup hampir seperempat Tepi Barat yang sebagian besar terdiri dari daerah pedesaan. Di Area B, Israel dan Palestina bekerja sama dalam hal keamanan. Namun untuk urusan sipil, Otoritas Palestina yang bertanggung jawab penuh. Di Area B, Israel memiliki hak untuk mengontrol pergerakan barang dan manusia.
• Area C: Sisa lahan dari wilayah Palestina disebut sebagai Area C. Area ini memiliki sebagian besar sumber daya alam di Tepi Barat dan berada di bawah kendali penuh Israel. Area C didominasi oleh pemukim Israel yang berjumlah sekitar 700.000 orang. Kebanyakan dari mereka tinggal di dekat perbatasan dengan Israel, namun hukum internasional menyatakan pemukiman mereka tersebut ilegal.

Hamas di Jalur Gaza

Hamas merupakan sebuah kelompok bersenjata dan partai politik yang didirikan pada masa pemberontakan Palestina pertama terhadap Israel di tahun 1987-1993. Hamas telah menguasai Jalur Gaza sejak tahun 2006.

Hamas telah secara vokal menentang keberadaan Israel. Selama bertahun-tahun Hamas  melakukan perlawanan terhadap Israel. Paling akhir pada 7 Oktober 2023, ketika mereka secara tiba-tiba melancarkan serangan yang menewaskan lebih dari 1.200 orang yang kemudian memicu perang yang berlangsung hingga saat ini.

Hamas sempat bergabung dengan Otoritas Palestina dan menjadi pemimpin otoritas itu setelah memenangkan pemilihan umum di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Namun, Hamas akhirnya berpisah dari Otoritas Palestina setelah saingannya, Fatah, yang telah lebih dulu mendominasi Otoritas Palestina menolak untuk mengakui kemenangan Hamas dalam pemilu.

Keduanya akhirnya berperang dan Fatah berhasil mengusir Hamas dari Tepi Barat. Di sisi lain, Hamas berhasil menguasai Jalur Gaza.

Setelah berhasil menduduki Jalur Gaza, Hamas kemudian mulai mendirikan institusi politik, militer dan hukum yang sepenuhnya terpisah dari instansi di Tepi Barat. Di Jalur Gaza, Hamas menetapkan Kota Gaza sebagai pusat pemerintahannya. Meski begitu, banyak petinggi Hamas yang memilih untuk tinggal di luar negeri, termasuk kepala politik Hamas sendiri, Ismail Haniyeh.

PLO dan PA

Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) merupakan sebuah organisasi politik yang mengklaim dirinya sebagai perwakilan warga Palestina di dunia yang telah menempati wilayah Palestina sebelum berdirinya Israel tahun 1948. PLO didirikan tahun 1964 ketika pada pertemuan Arab sebagai pusat kepemimpinan dari berbagai kelompok Palestina yang sebelumnya beroperasi sebagai gerakan perlawanan bawah tanah.

Berdirinya Otoritas Palestina berangkat dari sebuah pertemuan rahasia antara PLO dan Israel di Norwegia  tahun 1993 yang berujung pada penandatanganan Perjanjian Oslo, sebuah perjanjian yang mengharuskan Tepi Barat dan Jalur Gaza yang telah dikuasai Israel sejak tahun 1967 untuk secara bertahap diserahkan kepada Palestina.

Melalui perjanjian tersebut, kedua belah pihak sepakat agar Otoritas Palestina mengambil kendali atas sebagian besar wilayah Palestina yang diduduki Israel. Namun, beberapa kelompok Islam militan seperti Hamas menentang perjanjian perdamaian tersebut.

PLO dan Otoritas Palestina saat ini dipimpin oleh Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, yang memimpin Partai Fatah yang memiliki perwakilan terbesar di Otoritas Palestina.