Israel Tolak Resolusi Gencatan Senjata DK PBB, Lalu Apa Selanjutnya?

Israel yang selalu berlindung di balik AS dikejutkan dengan lolosnya resolusi tersebut. Padahal, AS selama beberapa dekade terakhir selalu menjadi pelindung diplomatik Israel di setiap forum-forum internasional.

Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengkritik DK PBB karena mengeluarkan kebijakan gencatan senjata tersebut “tanpa mengondisikannya dengan pembebasan sandera.”

“Ini melemahkan upaya untuk menjamin pembebasan mereka,” kata Erdan di PBB.

Secara tegas, Israel mengecam resolusi tersebut. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, juga mengatakan di akun X-nya bahwa negaranya tidak akan mematuhi resolusi tersebut.

“Negara Israel tidak akan melakukan gencatan senjata,” kata Katz. “Kami akan menghancurkan Hamas dan terus berperang sampai sandera terakhir kembali ke rumah.”

Keesokan harinya, serangan Israel di Gaza tetap berlanjut.

Tidak hanya itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menunjukkan kekecewaannya terhadap AS dengan membatalkan rencana kunjungan dua penasihat utamanya ke Washington.

Melihat kondisi Gaza kini pasca resolusi, Gabriela Shalev, mantan duta besar Israel untuk PBB dan profesor emeritus di Fakultas Hukum Hebrew University mengatakan “Di lapangan saat ini… Saya pikir tidak ada dampak langsungnya.”

“Tetapi tentu saja hal ini mempunyai dampak moral dan umum,” tambah Shalev.

Apakah Resolusi Berarti Israel Terisolasi?

Pihak AS mengatakan, resolusi tersebut tidak bersifat mengikat. Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, berulang kali mengatakan dalam konferensi pers bahwa resolusi tersebut tidak bersifat mengikat, sebelum mengakui bahwa rincian teknisnya harus ditentukan oleh pengacara internasional.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, dan Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, dalam keterangan terpisah juga menegaskan bahwa resolusi tersebut tidak mengikat.

Di sisi lain, Wakil Juru Bicara PBB, Farhan Haq mengatakan, “Semua resolusi Dewan Keamanan adalah hukum internasional. Jadi, resolusi tersebut sama mengikatnya dengan hukum internasional.”

“Pada akhirnya, implementasinya bergantung pada kemauan internasional,” kata Haq.

Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun juga ikut membantah AS. Dia mengatakan bahwa resolusi tersebut memang bersifat mengikat. Wakil juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan, resolusi Dewan Keamanan adalah hukum internasional, “sehingga resolusi tersebut mengikat seperti halnya hukum internasional.”

Perdebatan terkait apakah resolusi ini bersifat mengikat atau tidak secara jelas telah menunjukkan posisi AS yang kini berada di tengah: antara mendukung Israel tapi juga sekaligus menunjukkan kekhawatiran akan potensi memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza.

Jadi apakah Israel terisolasi akibat resolusi ini, jawabannya adalah tidak.

“Mereka tidak sepenuhnya mengisolasi Israel - argumen mereka tentang sifat tidak mengikat membuat itu jelas,” kata Ungar dari ICG. “Tetapi ini adalah jarak terjauh dari kebijakan Israel yang AS bersedia tempuh hingga saat ini di PBB.”

 Apa Yang Terjadi jika Resolusi Tidak Diterapkan?

DK PBB sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengenakan sanksi dan mengerahkan militer untuk menjaga atau memulihkan keamanan internasional. Meski begitu, dengan mengambil tindakan ini sebelumnya akan memerlukan setidaknya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari AS, Rusia, China, Prancis, atau Inggris.

Sayangnya, kecil kemungkinan dewan akan mengambil tindakan apapun terhadap Israel atau Hamas jika keduanya benar tidak menerapkan resolusi ini, terlebih resolusi tersebut hanya menekankan gencatan senjata selama bulan suci Ramadhan yang mana akan berakhir dua minggu lagi.

“Pada kenyataannya, sangat menyedihkan untuk mengakui bahwa banyak resolusi dewan gagal terlepas dari status hukumnya,” kata Richard Gowan, direktur International Crisis Group PBB. “Pihak-pihak yang bertikai di seluruh dunia hanya mengabaikan atau hanya berbasa-basi terhadap seruan gencatan senjata PBB sebelumnya.”