Menengok Perjalanan Hubungan Bilateral AS-Israel sejak 1948

“Ini tampak tidak bertanggung jawab, dan dengan es krim, ia terdengar tidak peka dan kurang ajar," tulis Mairav Zonszein, jurnalis dan komentator Israel-Amerika, di platform media sosial X (dulu Twitter).

"Tidak ada yang mengatakan 'kami menganggap ini serius' seperti berbicara tentang perang yang telah menewaskan 30.000 orang dengan es krim dekat mulut Anda," kata Gregg Carlstrom, koresponden Timur Tengah dari The Economist, di X.

Menurut data dari Council on Foreign Relations, Israel merupakan penerima bantuan AS terbesar di dunia. Dari tahun 1946 hingga 2023, Israel telah menerima kurang lebih 300 miliar dollar AS (Rp 4.720 triliun) dalam bentuk bantuan ekonomi maupun militer.

Beberapa analis AS dan Israel mengatakan, bantuan AS kepada Israel sebenarnya perlu dievaluasi karena Israel kini sudah menjadi negara kaya, negara keempat belas terkaya berdasarkan pendapatan per kapita. Israel juga merupakan salah satu negara dengan militer paling canggih di dunia.

Israel kini dianggap lebih dari mampu untuk menjaga keamanannya sendiri, dan bantuan AS dianggap tidak perlu dan justru dapat merusak hubungan bilateral serta kebijakan luar negeri antara keduanya.

Di sisi lain, ada yang mendukung bantuan AS terus mengalir ke Israel guna menjaga hubungan kerja sama antar keduanya. Bantuan itu akan membantu kedua negara dalam bersama-sama menghadapi ancaman di Timur Tengah, contohnya dari Iran.

AS tercatat sebagai negara pertama di dunia yang mengakui eksistensi Israel pada 14 Mei 1948. Hal itu menunjukkan adanya hubungan baik antar kedua negara.

Walau demikian, layaknya hubungan bilateral lain di dunia, hubungan AS dan Israel juga sesekali mengalami ketengangan. Bagaimanakah perjalanan hubungan bilateral AS-Israel, terutama setelah pengakuan kemerdekaan Israel tahun 1948?

Pasca Kemerdekaan Israel, 1948-1970

Hanya selang beberapa menit setelah David Ben-Gurion, perdana menteri pertama Israel, mengumumkan berdirinya Negara Israel pada 14 Mei 1948, Presiden AS saat itu, Harry Truman secara resmi mengakui negara baru tersebut. Tiga hari kemudian, Uni Soviet juga ikut mengakui, dan setahun kemudian, Israel menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Setelah Perang Dunia Kedua, Truman awalnya ragu untuk memberikan bantuan militer kepada Israel. Truman khawatir hal itu bisa memicu persaingan senjata di Timur Tengah dan mendorong negara-negara Arab untuk mencari senjata dari Uni Soviet.

Namun, ketika Uni Soviet mendukung gerakan nasionalis yang mendapatkan momentum di negara-negara Arab dari tahun 1950-an hingga 1970-an, Israel dan AS mengembangkan tujuan bersama yaitu menentang pengaruh Soviet dan menghentikan penyebaran komunisme.

Kerja Sama dan Ketegangan AS-Israel, 1970-1990

Israel berstatus negara baru dan adanya perang mengakibatkan kondisi Israel terpuruk. Itulah mengapa, dukungan persenjataan dari AS menjadi hal yang sangat krusial ketika Israel sedang berada dalam situasi perang dengan beberapa negara-negara tetangganya.

Sebagai contoh, selama Perang Yom Kippur 1973, ketika Suriah dan Mesir menyerang Israel, AS mengirimkan sejumlah besar peralatan militer seperti senjata, tank, dan pesawat jet ke Israel.

Pada periode 1970-1990-an, hubungan AS dan Israel juga diwarnai ketegangan. Ketegangan-ketegangan itu terkait dengan perundingan perdamaian dengan Otoritas Palestina maupun ekspansi pemukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang PBB nilai sebagai pelanggaran hukum internasional.

AS telah mengecam kebijakan pemukiman Israel dan berupaya menjadi perantara untuk solusi dua negara. Tahun 1990 menjadi titik terendah hubungan AS-Israel. Didorong rasa frustrasi oleh kebuntuan dalam upaya perundingan perdamaian Israel-Palestina, Menteri Luar Negeri AS kala itu, James Baker, mengumumkan nomor telepon Gedung Putih dalam konferensi pers: "Hubungi kami ketika Anda serius tentang perdamaian," katanya yang ditujukan kepada Israel.

Setahun kemudian, Presiden George H.W. Bush menunda jaminan pinjaman ke Israel sampai negara itu menghentikan pembangunan permukiman di Tepi Barat dan Gaza serta setuju untuk mengadakan konferensi perdamaian dengan negosiator dari Palestina.

AS sebagai Mediator Konflik Israel dengan Negara Tetangga, 1990-2000

Berbanding terbalik dengan George Bush, Bill Clinton justru membuat kemajuan signifikan dalam beberapa upaya perundingan perdamaian. Pada tahun 1990-an, AS menjadi tuan rumah pertemuan antara pejabat tingkat tinggi Israel dan Palestina.

Pada satu pertemuan tersebut, Benjamin Netanyahu yang kala itu menduduki kursi perdana menteri sepakat untuk memberikan tanah yang diokupasi Israel berada di bawah kontrol Palestina. AS bahkan juga menjadi saksi penandatanganan perjanjian perdamaian Israel dengan Yordania, mengakhiri beberapa dekade permusuhan antara keduanya.

Menghangatnya Hubungan AS-Israel, 2001-2009

Israel menyatakan dukungan atas segala upaya AS dalam memerangi organisasi terorisme pasca tragedi 9/11. Israel menjadikan 12 September Hari Berkabung Nasional guna memperingati korban-korban dari 9/11. Tidak hanya itu, Israel juga membangun sebuah memorial di Yerusalem yang menampilkan nama-nama para korban di tragedi 9/11.

Tahun 2003, Bush yang kembali di kursi kepresidenan mengumumkan rencana perdamaian yang disebut sebagai “road map” pasca dimulainya pemberontakan Palestina. Di tahun yang sama, Bush mendukung Israel dalam upaya menjatuhkan Arafat, presiden Palestina saat itu.

Di tahun 2009, Bush mengumumkan kepada parlemen Israel melalui pidatonya bahwa ikatan Israel dan AS sangatlah dalam dan tak terputus.

Kembalinya Netanyahu di Kursi Pemerintahan Israel, 2009-sekarang

Netanyahu kembali menjadi Perdana Menteri Israel di tahun 2009 setelah dirinya turun pada tahun 1999. Pada periode keduanya ini, kekuatan politik sayap kanan di AS dan Israel tampak menjalin hubungan dekat. Keduanya bahkan seringkali berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama.

Walau demikian, hubungan antara Netanyahu dan Presiden AS Barack Obama dikenal tegang, terutama ketika pemerintahan Obama menandatangani kesepakatan internasional untuk menormalisasikan hubungan dengan Iran, saingan regional utama Israel, sebagai imbalan untuk pembatasan program nuklir Tehran.

Selama kunjungan Joe Biden tahun 2010, saat itu sebagai wakil presiden Obama, Israel mengumumkan pembangunan lebih banyak rumah pemukiman di sekitar Yerusalem. Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, menilai langkah tersebut sebagai "penghinaan."

Titik balik hubungan Netanyahu dengan pemimpin AS terjadi ketika Trump naik menjadi presiden AS tahun 2017 dan meninggalkan kesepakatan nuklir dengan Iran kira-kira setelah lebih dari setahun setelah menjabat.

Tahun 2019, pemerintahan Trump mengumumkan bahwa AS tidak akan lagi menganggap pemukiman Israel sebagai ilegal. Trump juga berupaya memediasi serangkaian kesepakatan untuk memperbaiki atau setidaknya menormalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan.

Namun, kesepakatan-kesepakatan tersebut justru memperdalam perpecahan lain di wilayah tersebut dan menuai kritik karena dianggap mengesampingkan Palestina dari perundingan serta mengabaikan masalah pemukiman ilegal.

Trump juga memindahkan kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem dan menutup konsulat yang menyediakan layanan kepada Palestina di Jerusalem Timur.

Kini pada pemerintahan Biden, hubungan AS-Israel tampak jauh lebih hangat setelah Biden secara terbuka mengumumkan dukungannya terhadap Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Biden terus memasok bantuan kepada Israel selama berjalannya konflik.Biden juga menggunakan kekuatannya untuk membela Israel di depan komunitas global.

Biden tampaknya tidak terganggu dengan fakta bahwa AS adalah salah satu negara yang terus-menerus mendukung perang Israel di Gaza. Bahkan, Biden telah bertaruh masa depan politiknya pada dukungannya terhadap Netanyahu dan Israel.

Dalam pemilihan presiden tahun ini, kemungkinan besar ia akan berhadapan lagi dengan Donald Trump, dan Biden sudah kehilangan dukungan di kalangan warga muda progresif, komunitas kulit hitam, dan komunitas Arab-Amerika, yang semuanya kecewa pada keputusannya untuk tidak menghentikan Israel.