Benarkah Rusia dan Jepang Tak Pernah Berdamai Secara Resmi Setelah Perang Dunia II?

Namun hampir delapan dekade kemudian, Jepang dan Rusia secara teknis tetap berperang.

Dilansir Indian Express, kedua negara belum secara resmi menandatangani perjanjian damai untuk mengakhiri permusuhan Perang Dunia II.

Jantung konflik adalah sekelompok pulau kecil yang terletak tak jauh dari pulau paling utara Jepang, Hokkaido.

Saat ini pembicaraan damai antara kedua negara telah mencapai batu sandungan lain, yakni invasi Rusia ke Ukraina.

Setelah Jepang bergabung dengan Barat dalam menjatuhkan sanksi berat terhadap Moskwa, kementerian luar negeri Rusia mengumumkan bahwa mereka menarik diri dari diskusi perjanjian, menuduh Jepang "secara sadar memilih jalur anti-Rusia".

Moskwa lebih lanjut mengumumkan bahwa mereka menghentikan semua program ekonomi bersama antara kedua negara.

Setelah Rusia menginvasi Ukraina, Jepang mengumumkan bahwa mereka mencabut status perdagangan 'negara yang paling disukai' (MFN) sebagai bagian dari sanksi ekonominya terhadap Rusia.

Status MFN adalah prinsip utama Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Ini memastikan perdagangan non-diskriminatif antara semua negara mitra WTO.

Keputusan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida datang segera setelah pengumuman serupa dibuat oleh AS, Uni Eropa, dan Inggris.

Tetapi karena Tokyo dan Moskwa bukan mitra dagang utama, langkah tersebut tidak mungkin memiliki terlalu banyak dampak buruk pada Rusia.

Kishida lebih lanjut mengumumkan bahwa Jepang memperluas cakupan pembekuan aset terhadap Rusia dan melarang impor produk tertentu.

Terlepas dari berbagai macam produk mewah, Jepang telah melarang ekspor sekitar 300 semikonduktor, komputer dan perangkat komunikasi ke Rusia dan Belarus, menurut Japan Times.

Segera setelah pengumuman Jepang, Rusia menegaskan bahwa mereka tidak akan melanjutkan pembicaraan dengan Jepang.

“Pihak Rusia, dalam kondisi saat ini, tidak berniat melanjutkan pembicaraan dengan Jepang mengenai perjanjian damai,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia.

"Alasannya karena ketidakmungkinan membahas dokumen inti tentang hubungan bilateral dengan negara yang telah mengambil posisi bermusuhan secara terbuka dan berusaha untuk membahayakan kepentingan negara kita," tambahnya.