Tahan Bantuan untuk Ukraina, Pemerintah AS Langgar Aturan

Laporan dari Kantor Akuntabilitas Pemerintah (GAO) itu muncul setelah Presiden Donald Trump menjalani sidang perdana pemakzulan di Senat.

Dia dituding sengaja menahan bantuan militer untuk Ukraina sepanjang Juli sampai September sebesar 391 juta dollar AS, atau Rp 5,3 triliun.

Bantuan itu ditahan agar Trump bisa menekan Kiev supaya menyelidiki mantan Wakil Presiden Joe Biden, calon lawan politiknya di Pilpres AS 2020.

Sementara Ukraina dilaporkan membuka penyelidikan yang berhubungan dengan sidang pemakzulan presiden ke-45 AS itu.

Mengapa menahan bantuan itu ilegal?

Dalam keterangan GAO, wewenang eksekutif presiden tidak serta merta mengizinkannya mengganti aturan sesuka hati, apalagi jika diputuskan oleh Kongres.

"Kantor Manajemen Anggaran Gedung Putih (OMB) menahan dana itu demi kepentingan politik, yang melanggar UU Kontrol Penahanan (ICA)," jelas GAO.

Dilansir BBC Kamis (16/1/2020), ICA 1974 melarang pemerintah AS menahan segala bantuan yang sudah disetujui oleh Kongres.

Disebutkan juga Gedung Putih harus memberi tahu Kongres soal penundaan atau penahanan bantuan, yang dalam hal ini tak dilakukan pemerintahan Trump.

GAO dilaporkan juga menemukan beberapa kejadian yang melanggar aturan. Meski begitu, tidak ada hukuman jika melanggar ICA.

Bantuan militer bagi Ukraina tersebut akhirnya dilepaskan pada September 2019, atau dua bulan sejak disetujui oleh Kongres.

Gedung Putih menanggapi dengan menuduh GAO berusaha "menarik mereka supaya masuk ke dalam kontroversi yang menjadi makanan empuk media".

Sementara oposisi Partai Demokrat menyambut baik, dengan menyatakan laporan tersebut adalah bukti bahwa sang presiden bersalah.

Apa yang diinvestigasi Ukraina?

Laporan dari GAO berbarengan dengan investigasi Kiev terkait apakah pendukung Trump memata-matai mantan Duta Besar AS untuk Ukraina, Marie Yovanovitch.

Berdasarkan pengusaha AS-Ukraina Lev Parnas, segala pergerakan Yovanovitch diawasi merujuk pada surat hingga rekaman suara yang diperolehnya.

Adapun Parnas disebut merupakan mantan kolega dari pengacara pribadi Trump, Rudy Giuliani. Trump mengaku tak mengenalnya.

Sejumlah material yang dipaparkan Demokrat dalam sidang pemakzulan memperlihatkan Parnas dan Giuliani berdiskusi cara menyingkirkan Yovanovitch.

Sejumlah pesan teks dari politisi Republik, Robert Hyde, ke Parnas mengungkapkan, dubes yang dipecat Mei 2019 itu dilacak di Kiev.

Parnas mengaku, dia mendapatkan detil perkembangan terbaru tentang lokasi maupun ponsel Yovanovitch dari Hyde.

Dia melanjutkan, Yovanovitch dipecat karena dia menghalangi upaya Trump menekan Ukraina guna menginvestigasi Joe Biden.

Adapun Yovanovitch sudah meminta agar kebenaran dalam pesan tersebut diselidiki, di mana pengacaranya menyebutnya "mengganggu".