Tokoh Separatis Papua Benny Wenda Dikabarkan ke Sidang Umum PBB, Ini Fakta Sebenarnya

Benny berada di sana untuk mengupayakan kunjungan Komisioner HAM PBB untuk berkunjung ke Papua dan Papua Barat, di mana dia menyebut terjadi krisis kemanusiaan.

Menurut delegasi RI asal Papua bernama Nick Messet, Benny Wenda tidak diizinkan untuk memasuki ruangan tempat Sidang Umum PBB digelar.

Dalam keterangannya seperti dikutip TribunnewsWiki Jumat (27/9/2019), tokoh separatis Gerakan Papua Merdeka itu dilarang karena peraturan baru PBB.

Nick menerangkan, aturan itu adalah hanya warga negara resmi dari negara peserta yang diperbolehkan untuk bisa masuk di ruang sidang.

Benny Wenda disebut mencoba ke ruangan melalui delegasi Vanuatu. "Saya kira ini cukup bagus. Peraturan PBB cukup ketat bagi peserta sidang.

Bahkan Nick Messet yang merupakan konsul kehormatan bagi negara Nauru di Indonesia juga hampir tidak diizinkan masuk ke dalam.

"Saya bisa masuk melalui delegasi Indonesia kalau diperlukan,” ujar Messet yang merupakan mantan Menteri Luar Negeri Organisasi Papua Merdeka itu.

Karena ditolak masuk ke dalam ruang sidang, tokoh separatis berusia 45 tahun itu dikabarkan hanya berada di sekitar kafetaria dekat kompleks PBB.

Pemerintah Indonesia menuduh Benny Wenda berada di balik kerusuhan Provinsi Papua dan Papua Barat yang meletus sejak Agustus lalu.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengisyaratkan rangkaian kerusuhan itu terkait momentum pertemuan tahunan Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, dan Sidang Umum PBB.

Benny Wenda dan Sebby Sambom, juru bicara sayap militer Pasukan Pembebasan Papua Barat, membantah tudingan yang dilayangkan Jakarta.

Benny Wenda menyatakan, dia mendesak pemerintah Australia untuk mendukung intervensi internasional dalam menyelidiki situasi.

"Saya mendesak Pemerintah Australia agar bertindak cepat. Kita tidak ingin mengulangi sejarah yang sama dengan yang terjadi di Timor Timur," ucapnya.

Dalam konferensi pers di sela Sidang Umum PBB, Perdana Menteri Australia Scott Morrison tidak menjawab pertanyaan soal tanggapan soal kerusuhan terbaru di Wamena.

Hingga Kamis (26/9/2019), jumlah korban tewas aksi unjuk rasa yang berujung kepada kerusuhan yang terjadi di Wamena mencapai 33 orang.

Dia kemudian mengalihkannya ke Menteri Luar Negeri Marise Payne yang meminta semua pihal untuk "menahan diri" agar tak menambah panas situasi.

Dalam penjelasannya, Payne menuturkan bahwa Canberra begitu prihatin dengan kabar kekerasan baik di Papua maupun Papua Barat.

Dia menuturkan permasalahan tersebut sudah dipantau kedutaan besar mereka di Jakarta. "Kami meminta semua pihak untuk menahan diri," lanjutnya.