Survei: 82 Persen Warga Filipina Dukung Perang Anti-Narkoba Duterte

Hasil survei tersebut seolah menjadi dukungan tersendiri bagi pemerintahan Duterte di tengah tekanan internasional untuk dilakukannya penyelidikan atas tuduhan pembunuhan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan polisi Filipina dalam kampanye anti-narkoba itu.

Dilansir Reuters, hasil survei triwulan terbaru yang dirilis lembaga Social Weather Stations (SWS) menunjukkan hasil "sangat baik" terhadap kampanye anti-narkoba yang telah berjalan selama tiga tahun terakhir.

Survei tersebut dilakukan terhadap 1.200 warga Filipina, dengan hasil hingga 82 persen rakyat Filipina puas dan melihat ada penurunan kasus narkoba dan kejahatan di negara itu.

Sementara hanya sekitar 12 persen responden yang menjawab tidak puas karena percaya pedagangan narkoba masih berkembang, selain turut meyakini terlalu banyak pembunuhan yang dilakukan karena penyalahgunaan wewenang kepolisian.

Sisanya sebanyak 6 persen tidak memilih karena merasa ragu. Survei independen tersebut dilakukan pada akhir Juni lalu.

Hasil survei tersebut dirilis hanya selang dua hari usai kebocoran memo presiden yang memerintahkan departemen dan perusahaan yang dikelola negara untuk menolak pinjaman maupun bantuan dari 18 negara anggota Dewan HAM PBB (UNHRC), termasuk Spanyol, Inggris, dan Australia, yang mendukung resolusi untuk menyelidiki kampanye anti-narkoba Duterte.

Kepolisian Filipina mengklaim telah menembak mati lebih dari 6.700 tersangka pengedar narkoba yang melawan penangkapan.

Namun mereka menyangkal tuduhan kelompok hak asasi manusia, yang mengatakan polisi Filipina telah mengeksekusi tersangka, memalsukan laporan dan merusak barang bukti dan tempat kejadian.

Juru bicara kepresidenan Filipina, Salvador Panelo, mengatakam bahwa hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat internasional telah salah memahami apa yang terjadi di Filipina.

"Jika benar bahwa telah ada pelanggaran HAM, maka rakyat negara ini pasti akan bangkit dan melawan pemerintah," ujar Panelo, Senin (23/9/2019).

"Tidak benar bahwa polisi melakukan pembunuhan sesuka hati, mereka tidak bisa melakukan hal itu," lanjutnya.

UNHRC yang beranggotakan 47 negara pada Juli lalu, telah menyetujui resolusi untuk menyusun laporan komprehensif tentang tindakan pembunuhan dalam kampanye perang anti-narkoba di Filipina.

Panelo mengatakan pemerintah Filipina tidak akan mengizinkan dilakukan penyelidikan dan mengatakan bahwa penyelidikan domestik telah dilakukan, serta menyebut resolusi PBB bukan hanya tidak adil, namun juga merupakan penghinaan.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sejak tahun lalu telah melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan apakah ada alasan untuk menyelidiki Duterte, langkah yang mendorong Filipina keluar dari keanggotaan badan tersebut.

Sementara itu, wakil direktur Asia untuk Human Rights Watch, Phil Robertson, mengatakan bahwa hasil survei domestik yang menunjukkan dukungan terhadap Duetrte dan kampanyenya, justru menambah alasan mengapa penyelidikan internasional perlu dilakukan.

"Sangat konyol mengatakan ada investigasi nasional yang serius terhadap kejahatan ini. Ini menggelikan," kata Robertson kepada saluran berita ANC.

"Kami melihat adanya impunitas total yang terus mengelilingi mereka yang terlibat dalam hal ini," tambahnya.