Kampanye Anti-Narkobanya Dicampuri, Duterte Berniat Putus Hubungan Diplomatik dengan Islandia

Duterte menuai kecaman dari negara Barat setelah kampanye anti-narkobanya merenggut ribuan nyawa, dengan kritik menyatakan perbuatan itu dikategorikan kejahatan kemanusiaan.

Pernyataan dari juru bicara kepresidenan Salvador Panelo muncul setelah Dewan HAM PBB pekan lalu mendukung proposal Islandia untuk meninjau perang melawan narkoba Duterte.

"Presiden (Duterte) begitu serius mempertimbangkan untuk memutus hubungan diplomatik dengan Islandia," kata Panelo dalam keterangan tertulis dikutip AFP Selasa (16/7/2019).

Panelo menyatakan resolusi yang diusulkan oleh negara Nordik terhadap kebijakan presiden berjuluk Digong itu begitu jahat, sempit, dan luar biasa sepihak.

Sejak terpilih pada 2016, Duterte langsung menggaungkan perang melawan narkoba di mana polisi mengklaim mereka telah membunuh 5.300 terduga pengguna dan pengedar.

Peninjauan PBB merupakan kabar lanjutan setelah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), di mana Duterte memutuskan keluar, juga memutuskan investigasi awal.

Panelo kemudian meluncurkan serangan dengan mengatakan bagaimana resolusi PBB itu menunjukkan kekuatan dunia Barat mencemooh cara berdaulat Filipina untuk melindungi rakyatnya.

Pemerintahan Duterte sering mengecam intervensi internasional merupakan bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan mereka.

Namun lembaga pengawas menyebut penyelidikan lokal tak bisa dilakukan selama Duterte masih memegang tampuk kekuasaan.

Pekan lalu, Amnesty International merilis laporan bahwa pembunuhan itu dilakukan secara sistemik, dan menyebut polisi tidak menghadapi dakwaan karena mengeksekusi orang.

Sementara Duterte sudah mengemukakan ejekan terhadap Islandia. "Apa masalah mereka? Hanya es. Itu masalah kalian. Terlalu banyak es," ejek dia.

"Para idiot ini, mereka mengerti tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang ada di Filipina," lanjut mantan Wali Kota Davao berusia 74 tahun itu.

Kementerian Luar Negeri Filipina menyatakan meski menjalin hubungan dengan Islandia, kedua negara tidak mempunyai kantor kedutaan di masing-masing ibu kota.

Kerja sama ekonomi itu antara lain dengan investasi Islandia di bidang energi geotermal Filipina. Sementara rakyat Filipina bekerja di kantor maupun buruh pabrik Islandia.

Menteri Luar Negeri Teodoro Locsin mengungkapkan negaranya memikirkan keluar dari Dewan HAM PBB. Namun mengklarifikasi itu bukan isu utama saat ini.