Negaranya Kirim Senjata ke Saudi dan UEA, Presiden Perancis: Itu Tanggung Jawab Kami

Para kritikus dan kelompok hak asasi manusia telah secara teratur mengecam kebijakan pemerintah Perancis yang masih terus memasok persenjataan ke negara-negara Teluk, meski ada dugaan senjata tersebut akan digunakan dalam perang dan memerangi warga sipil.

Menanggapi tuduhan tersebut, Macron menyebut bahwa Saudi dan UEA merupakan negara sekutu Perancis dalam perang melawan terorisme.

"Arab Saudi dan Uni Emirat Arab adalah sekutu Perancis dan sekutu dalam perang melawan terorisme. Kami menerima tanggung jawab untuk itu," kata Macron kepada wartawan, Kamis (9/5/2019).

Dia menambahkan, ekspor persenjataan Perancis ke negara-negara Teluk tetap diawasi oleh komite pemerintah yang menuntut jaminan bahwa senjata yang dikirimkan tidak akan digunakan terhadap warga sipil.

"Dan kami menerima hal itu," ujar Macron setelah tiba di Rumania untuk pertemuan para pemimpin Uni Eropa.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Perancis, Florence Parly telah mengkonfirmasi bahwa senjata buatan Perancis akan dimuat ke dalam kapal kargo berbendera Saudi, Bahri Yanbu, saat berlabuh di pelabuhan Le Havre.

Kapal tersebut akan berlabuh sekitar 30 kilometer dari pelabuhan di pantai Channel pada Kamis sore, demikian ditunjukkan situs pelacakan MarineTraffic.

Tudingan keterlibatan Perancis dalam dugaan kejahatan perang melawan warga sipil di Yaman juga dilayangkan oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia, salah satunya organisasi nonpemerintah yang mengkampanyekan perlawanan terhadap perdagangan senjata, Campaign Against Arms Trade.

"Rezim Arab Saudi adalah salah satu kediktatoran paling brutal di dunia dan telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang mengerikan di Yaman," kata Andres Smith, dari Campaign Against Arms Trade.

"Dan penghancuran itu tidak akan mungkin terjadi tanpa keterlibatan dan dukungan dari pemerintah yang berurusan dengan senjata," tambahnya.

Perancis sebagai negara pengekspor senjata terbesar ketiga di dunia memandang Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sebagai klien utama dan berulang kali menolak desakan untuk menghentikan penjualan senjata ke negara-negara Teluk.