Buntut Perselisihan dengan Presiden, PM Sri Lanka Tak Dapat Info soal Ledakan Bom

Laporan yang kemudian beredar di pejabat keamanan itu muncul pada 11 Oktober, atau 10 hari sebelum ledakan bom yang terjadi di delapan titik, dan menewaskan 290 orang.

Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe menyatakan investigasi bakal dilakukan untuk mendapat penjelasan bagaimana keamanan tidak menindaklanjuti laporan itu.

"Kami harus mendapat penjelasan mengapa tidak ada penanganan. Baik saya maupun menteri saya tak diberi tahu," kata Wickremesinghe dilansir Daily Mirror Senin (22/4/2019).

Ucapan Wickremesinghe nampak senada dengan Menteri Telekomunikasi Harin Fernando yang mengunggah surat itu di Twitter seraya menyerukan adanya penindakan tegas.

Ucapan Wickremesinghe menuai respons dari juru bicara kabinet Rajitha Senaratne. Dia memberikan alasan mengapa sang PM tidak mendapat informasi mengenai laporan tersebut.

Diwartakan BBC, Senaratne menuturkan Wickremesinghe tidak menerima perkembangan mengenai situasi keamanan buntut perselisihan dengan Presiden Maithripala Sirisena.

Pada Oktober 2018, Sirisena memecat Wickremesinghe dan seluruh jajaran menterinya dan mencoba melantik PM baru yang berujung kepada krisis konstitusional.

Di tengah tekanan mahkamah agung Sri Lanka, Sirisena kemudian melantik kembali Wickremesinghe. Namun, sang PM tetap dikeluarkan dari lingkaran pembahasan keamanan.

Senaratne menjelaskan, peringatan akan adanya rencana serangan bom telah mengemuka pada awal April. Media Sri Lanka mengabarkan, peringatan itu berasal dari intelijen India dan Amerika Serikat (AS).

Peringatan itu telah diterima pada 4 April. Tujuh hari kemudian, kepala polisi langsung menyebarkan memo berisi laporan tersebut kepada sejumlah divisi keamanan.

Tidak dijelaskan apakah Sirisena sudah mengetahui peringatan itu. "Pemahaman kami adalah laporan itu sudah beredar di kalangan militer dan polisi," kata penasihat presiden, Shiral Lakthilaka.

Serangan dilaporkan dieksekusi oleh National Thowheeth Jamaath (NJT), kelompok ekstremis yang diduga berafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Menteri Perencanaan Kota Rauff Hakeem mengatakan insiden itu adalah sebuah kegagalan kolosal intelijen. "Ini memalukan bagi kami. Sangat memalukan," keluh dia.