Malaysia Batalkan Proyek Bernilai Rp 281 Triliun yang Dibiayai China

Pembatalan proyek dilakukan setelah upaya untuk menekan biaya gagal dan hal ini mengakhiri spekulasi dalam beberapa bulan terakhir terkait proyek ini.

Menteri Perekonomian Malaysia Azmin Ali, Sabtu (26/1/2019) mengatakan, keputusan pembatalan proyek ini diambil pemerintah dalam sebuah rapat kabinet pekan ini.

Proyek ini ditangani Perusahaan Konstruksi dan Komunikasi China (CCCC) dan 85 persen pembiayaan ditanggung Bank Ekspor-Impor China.

Saat proyek ini diserahkan kepada CCCC pada 2016 oleh PM Malaysia saat itu Najib Razak, rencana pembangunan Jaringan Kereta Api Pantai Timur (ECRL) ini dianggap sebagai pondasi "inisiatif sabuk dan jalan" yang dirancang Presiden Xi Jinping.

Azmin mengatakan, proyek ini terlalu mahal untuk pemerintah Malaysia, yang memiliki banyak utang akibat skandal dalam pemerintahan Najib Razak.

"Jika proyek ini tak dibatalkan, bunga yang harus kita bayarkan hampir 1 miliar ringgit (Rp 3,4 triliun)," kata Azmin kepada jurnalis di kantornya.

"Kita tak dapat menanggung bunga sebesar itu saat ini, sehingga proyek ini harus dibatalkan tanpa mengganggu hubungan Malaysia dengan China," tambah Azmin.

Dia melanjutkan, meski proyek ini dibatalkan Malaysia masih membuka lebar pintu investasi dari negeri itu.

Masalah ini sudah lama menjadi sorotan sejumlah media, yang mengutip sejumlah sumber anonim, mengabarkan, proyek kontroversial itu akan dibatalkan.

Pemerintah Malaysia termasuk PM Mahathir Muhammad dan Menteri Keuangan Lim Guan Eng dikabarkan menolak melanjutkan pembangunan proyek ini.

Setelah memenangkan pemilihan umum pada Mei tahun lalu, Mahathir mengatalan ECRL  adalah salah satu dari proyek besar infrastruktur dari China yang akan dibatalkan.

Mahathir beralasan, ongkos proyek ini amat mahal dan belum terlalu dibutuhkan Malaysia.

Saat negosiasi dengan China dilakukan, PM Mahathir mengatakan, proyek ECRL bisa dilanjutkan dengan skala yang lebih kecil.

Namun, upaya mengurangi biaya itu gagal dan hal tersebut dipastikan Menteri Perekonomian  Azmin Ali.

Sementara itu, mantan PM Najib Razak, yang memberikan proyek ini tanpa tender, berulang kali mengatakan pemerintahan Mahathir membuat kesalahan dengan membatalkan kesepakatan ini.