Salin Artikel

Semangat Menyongsong Pemilu, Akhir dari Pemerintahan Militer Thailand

Penampilannya serba rapi. Khun Sopa terlihat sangat profesional dan tenang. Namun saat ditanyakan soal seberapa adil pemilihan umum Thailand yang akan datang, dia mengaku tidak terlalu tertarik dalam politik.

Rumah Khun Sopa tampak sangat terawat. Dia memiliki kesukaan terhadap warna abu-abu, perak, dan kelabu tua. Rumah itu menyimpan sejarah pribadi yang cukup kompleks.

Dilahirkan di Mae Rim (pinggiran kota Chiang Mai) dari keluarga petani yang berkesusahan, Khun Sopa terpaksa tinggal bersama neneknya, karena orangtuanya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Namun, dia masih ingat era kepemimpinan Thaksin Shinawatra (2001-2006) sebagai masa yang makmur tiada tara. “Keadaan ekonomi orangtua sangat stabil, bahkan mereka memulai bisnis sampingan dengan menjual alat-alat pertanian, pupuk, dan pestisida,” katanya.

Oleh karena itu, ayahnya sangat mengidolakan Thaksin. Namun dia jauh lebih objektif dalam menilai sang mantan perdana menteri yang berasal dari Chiang Mai ini. “Saya sudah tidak bisa berbicara politik lagi dengan ayah saya,” ujarnya.

Saat bertutur pada Ceritalah, Khun Sopa menunjukkan kecenderungannya sebagai kelas menengah, dan ketidaksukannya terhadap Konflik Merah dan Kuning di era kepemimpinan setelah Thaksin.

Dia pun mengaku mendukung Jenderal Prayuth Chan-o-cha saat kudeta pada 2014 terjadi. Sebab, menurut dia, kekuatan militer mampu membawa stabilitas bagi Kerajaan dengan populasi 69 juta ini.

Namun saat ini, ketika ekonomi Thailand terseok-seok dengan pertumbuhan hanya sekitar 4,1 persen di 2018, Khun Shopa mulai berargumen. “Negara ini membutuhkan Perdana Menteri yang ‘nyata’, mungkin dari kalangan pebisnis yang bisa memandu kami menyelesaikan tantangan-tantangan ini,” ujarnya.

Sebagai penasihat finansial, dia telah berurusan dengan pemilik usaha kecil selama empat tahun. Khun Sopa mengaku banyak dari mereka yang harus menutup bisnisnya di tengah-tengah masa sulit ini.

“Keadaan ekonomi yang buruk ini sangat berdampak ke penduduk kota. Petani pada umumnya bisa menghidupi diri mereka sendiri. Generasi muda benar-benar merasakan perubahan ini. Ini merupakan kejadian yang sangat besar,” jelas Khun Sopa.

Bahkan sektor andalan Thailand, pariwisata, juga terkena dampaknya. Jumlah wisata mancanegara dari China menurun sebanyak 12 persen pada Agustus 2018. Hal ini disebabkan oleh kecelakaan kapal ferry baru-baru ini di Phuket yang mengakibatkan 47 penumpang meninggal (mayoritas berasal dari China).

Di tengah semua kabar negatif ini, detail pemilihan umum yang sementara ini dijadwalkan pada 24 Februari telah menambah kesuraman bagi warga Thailand. Khun Sopa merasa pemilihan umum mendatang tidak akan adil dan bebas.

Khun Sopa tidak sendiri dalam hal ini. Saat kami berdiskusi politik dengan mantan jurnalis di Chiang Mai, dia tertawa dan berkata: “Jika Anda berbicara tentang keadilan berpolitik di Thailand, itu tidak akan terjadi,” katanya.

Kritik-kritik ditujukan terhadap Konstitusi 2017 yang baru saja diratifikasi sebab dianggap memperkuat posisi Jenderal Prayuth. Salah satu ketentuannya adalah semua 250 senator akan diangkat oleh komite yang ditunjuk pemerintahan junta atas arahan Jenderal Prayuth.

Terlebih lagi, enam dari sepuluh komite ini disediakan untuk anggota pasukan keamanan dan polisi. Memang, bila Senat memutuskan pemerintahan saat ini tidak layak memerintah, Senat dapat mengajukan mosi tidak percaya.

Konstitusi ini juga tidak menjelaskan bila kandidat Perdana Menteri harus berasal dari anggota parlemen yang terpilih. Artinya, Perdana Menteri dapat dipilih tanpa persetujuan parlemen, atau lebih terutama, tanpa persetujuan rakyat.

Kecurangan sistem pemilihan umum yang seakan disengaja ini merusak kredibilitas dan pentingnya pemilihan umum dan amanat yang diperoleh sang calon pemenang.

Kembali normalnya keadaan politik yang sangat dinantikan warga Thailand seperti Khun Sopa mungkin tidak akan terjadi dalam waktu dekat, atau mungkin tidak akan datang sama sekali.

Jenderal Prayuth perlu melihat apa yang terjadi di negara tetangganya di selatan, Malaysia.
Di saat yang sama tahun lalu, mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak juga menghadapi masalah yang serupa: rakyat yang semakin bergejolak, melemahnya keadaan ekonomi, dan kerinduan akan pemilihan umum yang bersih dan transparan.

Kala itu, pemerintahan Barisan Nasional (BN) mengambil langkah-langkah administratif yang menghalangi partisipasi publik dalam pemilihan. Hal ini justru memicu kemarahan dan ketidakpercayaan publik. Dan sisanya telah tercatat dalam sejarah.

Desember lalu, usul Jenderal Prayuth untuk menghilangkan logo partai di surat suara mengundang protes dari masyarakat luas.

Komisi Pemilihan Umum Thailand kemudian merevisi desain surat suara yang mengikutsertakan logo, nama dan nomor partai. Setelah lima tahun menunggu, warga Thailand tidak sabar untuk menggunakan hak suara mereka, dan campur tangan Jenderal Prayuth tidak akan dapat menghentikkan mereka.

Jenderal Prayuth perlu menyadari bahwa mandat murni dari rakyat tidak dapat “dibuat”. Terlalu bergantung terhadap ketakutan dan sikap apatis warga Thailand dapat menimbulkan respons buruk yang masif. 

https://internasional.kompas.com/read/2019/01/25/20273681/semangat-menyongsong-pemilu-akhir-dari-pemerintahan-militer-thailand

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke