Australia Akhirnya Bentuk KPK Tingkat Federal

Partai Buruh yang beroposisi, Partai Hijau, dan partai politik kecil selama ini berkampanye bagi dibentuknya lembaga antikorupsi, dengan dasar sistem yang ada saat ini sudah tak memadai lagi.

Sebelumnya dalam akhir masa sidang parlemen, Morrison mengatakan pemerintahannya tak akan menentang pembentukan lembaga ini di tingkat nasional.

Namun saat itu dia menyebutnya sebagai isu kecil yang dibesar-besarkan pihak oposisi.

Saat ini di Australia, lembaga pemberantasan korupsi berada di tingkat negara bagian dengan kewenangan di lingkup negara bagian tersebut.

Dalam pengumumannya pada Kamis (13/12/2018), PM Morrison menegaskan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintahan dan pegawai negeri sangat penting artinya.

Lembaga baru ini akan memiliki dua divisi, yaitu divisi integritas penegak hukum dan divisi integritas sektor pegawai negeri.

"Kami mempelajari semua alternatif yang ada. Kami percaya inilah cara terbaik untuk itu. Cara paling masuk akal, terukur, dipertimbangkan dengan hati-hati untuk mengatasi permasalahan ini," kata Morrison.

Pemerintah akan membentuk jabatan baru yang disebut Komisaris Integritas Commonwealth, yang memiliki kewenangan pengawasan atas kedua divisi tersebut.

Di bawah pejabat ini juga akan ditunjuk dua komisaris, yaitu Komisaris Integritas Penegak Hukum dan Komisaris Integritas Sektor Pegawai Negeri.

Divisi penegak hukum merupakan perluasan dari lembaga yang sudah ada yang memiliki yurisdiksi atas Kepolisian Federal, Austrac (semacam PPATK), Departemen Dalam Negeri dan bagian dari Departemen Pertanian dan Sumber Daya Air.

Sementara divisi sektor pegawai negeri akan mencakup sektor pegawai negeri lainnya termasuk seluruh anggota parlemen, pegawai departemen, pegawai lembaga negara, dan pegawai peradilan federal.

"Komisi integritas pegawai negeri akan menyelidiki tuduhan-tuduhan kriminal di sektor pegawai negeri," kata Jaksa Agung Australia Christian Porter.

Kedua divisi KPK Australia ini berwenang menyelidiki dugaan korupsi. Pemerintah akan membuat perubahan pada Kitab UU Hukum Pidana untuk memastikannya sesuai standar modern.

Morrison bersikukuh bahwa pemerintah telah mengupayakan pembentukan KPK ini sejak Januari lalu, ketika Malcolm Turnbull masih menjabat perdana menteri.

Dia membantah pendapat bahwa pemerintahannya terpaksa dalam membentuk KPK, karena posisi mereka kini minoritas di parlemen.

"Hal ini dilakukan setelah pertimbangan panjang dan berhati-hati," ujarnya.

Bulan lalu Komisi Pegawai Negeri Australia mengungkapkan lebih dari 4.300 pegawai negeri tingkat federal mengaku menyaksikan perilaku korupsi di lingkungan kerjanya.

Hampir 80 pegawai negeri diselidiki dalam kasus korupsi dan 72 orang di antaranya diputuskan melanggar kode etik PNS.