Redam Massa Rompi Kuning, Ini yang Dilakukan Macron

Dalam pidatonya selama 15 menit dari Istana Elysee, Macron mengumumkan antara lain mengumumkan kenaikan upah minimum pada tahun depan.

Diwartakan AFP Senin (10/12/2018), pendapatan minimal Perancis adalah 1.498 euro (Rp 24,7 juta) per bulan sebelum pajak, dan 1.185 euro (Rp 19,5 juta) setelah dipotong pajak.

Pernyataan itu merupakan langkah besar karena sebelumnya pemerintahannya sempat mengatakan peningkatan gaji minimum bisa menghancurkan lapangan pekerjaan.

Macron mendesak para pengusaha yang "mampu" untuk memberikan para pegawainya bonus akhir tahun tanpa dikenai pajak.

Upaya lain untuk meredam pergerakan rompi kuning itu adalah menghapus seluruh pajak pendapatan untuk pegawai yang lembur.

Kebijakan itu sempat diterapkan di era Presiden Nicolas Sarkozy sebelum dihapus pada pemerintahan Presiden Francois Hollande karena dianggap terlalu mahal.

Dalam pidatonya, Macron yang menggunakan nada lebih tenang berkata dia menerima tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

"Saya tahu bahwa saya telah menyakiti beberapa dari Anda dengan setiap perkataan saya," tutur presiden berusia 40 tahun tersebut.

Menteri Pemerintahan Olivier Dussopt kepada BFMTV menyatakan kebijakan itu bakal menghabiskan dana hingga 10 miliar poundsterling, atau Rp 182,8 triliun.

"Saat ini kami sedang dalam proses mencari setelan yang pas dan mencari cara untuk mendapatkan pembiayaannya," tutur Dussopt dikutip BBC.

Setelah Macron menyampaikan kebijakan tersebut, sejumlah peserta aksi rompi kuning menyatakan Macron telah membuat konsesi.

Salah satunya dikatakan Erwan, pria yang mengaku sebagai juru bicara pergerakan dari Rennes. Dia berujar telah terdapat perkembangan.

"Senyum saya semakin mengembang dan mengembang setiap kali dia berbicara," ujar Erwan. Pendapat lain lagi diutarakan Pierre-Gael Laveder.

Dia menjelaskan pendekatan yang dilakukan Macron tidak cukup untuk meredam massa rompi kuning. Dia mengungkapkan saat Macron berbicara, dia mendapat cemoohan.

"Reaksi pertama yang timbul dari para peserta demonstrasi adalah 'dia berpikir kami adalah orang bodoh'," turur Laveder.

Pemimpin oposisi Marine Le Pen menyambut baik sejumlah kebijakan pajak yang diumumkan Macron, tetapi menuduhnya sebagai pelopor "globalisasi kejam".

"Dia menolak untuk mengakui bahwa model ekonomi yang dia banggakan selama ini berada dalam tanda tanya," kata Le Pen.

Demonstrasi yang awalnya menentang kenaikan harga bahan bakar minyak pada 17 November itu berubah menjadi unjuk rasa menentang sejumlah isu lain seperti naiknya biaya hidup.

Hingga unjuk rasa terakhir pada Sabtu pekan lalu (8/12/2018), total lebih dari 4.500 peserta rompi kuning ditahan kepolisian Perancis.