Jepang Bakal Larang Penggunaan Produk Huawei di Lingkungan Pemerintah

Wacana larangan tersebut muncul berkaitan dengan isu keamanan siber yang belakangan mencuat.

Langkah tersebut akan diambul dengan pemerintah merevisi aturan pengadaan internal dan mengecualikan produk yang dibuat oleh Huawei dan ZTE, secepatnya pada Senin mendatang. Demikian diberitakan surat kabar Yomiuri Shimbun, Jumat (7/12/2018).

Sebelumnya, pemerintah AS telah meminta kepada negara-negara sekutu untuk menghindari penggunaan produk yang dibuat dua perusahaan tersebut karena khawatir akan adanya virus yang memungkinkan dilakukannya serangan melalui dunia maya.

"Produk domestik yang menggunakan komponen yang dibuat oleh dua perusahaan China itu juga akan dikeluarkan dari daftar penggunaan pemerintah," tulis Yomiuri, mengutip sumber pemerintah yang tidak diungkapkan namanya.

Meski demikian, pemerintah tidak diharapkan untuk menyebutkan nama perusahaan yang dilarang secara langsung, demi menghindari kemarahan dari China.

Ditanya tentang laporan tersebut, juru bicara pemerintah, Yoshihide Jepang, menolak berkomentar. Pihaknya hanya mengatakan bahwa Jepang akan bekerja sama dengan AS atas isu-isu keamanan siber.

Laporan wacana pelarangan tersebut muncul menyusul penangkapan eksekutif Huawei yang dikecam China dan membuat pasar global terguncang akan kekhawatiran peningkatan ketegangan antara Beijing dengan Washington.

Chief Financial Officer (CFO) Huawei, Wanzhou Meng, ditangkap kepolisian Kanada saat transit di Bandara Vancouver. Meng ditahan atas permintaan ekstradisi oleh Amerika Serikat, Sabtu (1/12/2018) lalu.

Pemerintah disebut tengah menggelar penyelidikan terhadap Huawei atas dugaan melakukan pelanggaran terhadap sanksi kepada Iran.

Perusahaan tersebut telah diperiksa oleh intelijen AS dan dianggap sebagai perusahaan yang menjadi ancaman keamanan nasional.

Produsen ponsel pintar murah, Huawei telah membuat terobosan di negara-negara berkembang. Namun perusahaan itu menghadapi kemunduran di negara Barat dengan ekonomi maju terkait dengan masalah keamanan.

Terlepas dari kekhawatiran itu, Huawei telah berada dalam pengawasan Washington selama lebih dari satu dekade terakhir. Selain itu juga menghadapi larangan untuk kontrak 5G di Australia dan Selandia Baru.