Otoritas Palestina Menolak Bekerja Sama dengan Utusan Perdamaian PBB

Ahmed Majdalani, anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengatakan telah melaporkan kepada Sekjen PBB bahwa utusannya Nickolay Mladenov tidak lagi diterima oleh pemerintah Palestina.

Mladenov dianggap telah melampaui perannya dalam mencari kesepakatan antara Israel dan kelompok Hamas.

"Tindakannya itu telah berdampak pada keamanan nasional Palestina dan persatuan rakyat kami," kata Majdalani, dilansir AFP.

Tidak ada komentar langsung dari Mladenov maupun konfirmasi dari PBB mengenai pernyataan PLO. Namun kritikan disampaikan duta besar Israel di PBB.

"Setelah Palestina mengatakan tidak kepada Israel dan kepada Amerika, kini mereka mengatakan tidak kepada PBB juga," kata Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon.

"Dalam keputusan ini, Abu Mazen (julukan Presiden Palestina Mahmoud Abbas) telah memimpin Palestina menuju isolasi internasional, yang pada akhirnya akan membahayakan rakyat Palestina," tambahnya.

Sebelumnya, Mladenov bersama dengan Mesir telah berupaya mencapai perjanjian gencatan senjata jangka panjang antara Hamas dengan Israel tanpa menyertakan pemerintahan Palestina di bawah Presiden Abbas yang diakui internasional dalam perundingan tak langsung.

Perundingan tersebut macet, sebagian karena adanya tekanan dari Abbas. Namun pada Selasa (9/10/2018), sebuah kesepakatan yang dimediasi PBB telah dicapai dengan Qatar yang bersedia membantu pengiriman pasokan bahan bakar ke pembangkit listrik di Jalur Gaza.

Pemerintahan Palestina tidak dilibatkan dalam kesepakatan itu dan strategi Mladenov telah membuat marah para politisi Palestina.

Pemerintahan Otoritas Palestina yang dipimpin Abbas memiliki semi otonomi di beberapa bagian di Tepi Barat, namun kehilangan kontrol atas wilayah Gaza yang dikendalikan Hamas sejak 2007.

Komunitas internasional sejak saat itu bekerja dengan Otoritas Palestina yang bersaing dengan Hamas.

PLO telah mengakui Israel dan menandatangani serangkaian perjanjian damai. Namun Hamas terus berperang melawan negara itu dan telah terlibat dalam tiga kali peperangan sejak 2008.

.

.