Duterte Mundur jika Putra Diktator Ferdinand Marcos Menggantikannya

Namun, dilansir The Independent Kamis (16/8/2018), Duterte baru bersedia mundur jika putra mendiang diktator Ferdinand Marcos yang menggantikannya.

Ferdinand Marcos Junior, atau dikenal dengan Bongbong, merupakan anak ketiga sekaligus putra satu-satunya Marcos dengan Imelda Romualdez.

Mendapat pendidikan di Universitas Oxford, Bongbong kembali ke Filipina pada 1992, dan menjadi anggota Kongres dari Provinsi Ilocos Norte.

Di 2016, Marcos Junior sempat mengikuti Pemilihan Wakil Presiden. Namun, dia kalah oleh pemimpin Partai Liberal Leni Robredo.

Juru bicara kepresidenan, Harry Roque, menjelaskan Duterte bakal serius untuk mundur jika pemimpin berkualitas seperti Marcos yang menggantikannya.

Sejatinya presiden berjuluk The Punisher itu dilaporkan siap untuk mundur lebih cepat. Keinginan itu bahkan dia sampaikan dalam dua acara berbeda Selasa (14/8/2018).

Namun, niat itu terpaksa dia urungkan karena jika mundur, jabatan presiden bakal berpindah ke Robredo yang menurutnya tidak cakap.

Adapun Bongbong telah mengajukan gugatan hukum kepada Mahkamah Agung atas tuduhan Robredo melakukan kecurangan.

Meski Robredo menyatakan dia menang dengan adil, Mahkamah Agung memerintahkan penghitungan ulang yang dimulai sejak April.

"Jika terdapat perkembangan dan Tuan Marcos memenangkan gugatan tersebut serta jadi wapres, maka ya. Dia bakal menepati janjinya," ujar Roque.

Bongbong kemudian menanggapi dengan berterima kasih atas dukungan yang diberikan Duterte kepadanya. Namun, dia meminta Duterte tetap bertahan.

"Saya mendesaknya agar tidak meninggalkan dulu jabatannya karena rakyat masih membutuhkannya untuk kehidupan yang lebih baik," ulas Bongbong.

Sang ayah, Ferdinand Marcos, menggamit kekuasaan setelah memberlakukan keadaan darurat di Filipina pada 1978.

Setelah berkuasa selama 14 tahun, dia lengser pasca-bangkitnya pergerakan People Power yang mendapat dukungan militer di 1986.

Karena warisannya yang begitu buruk, penggantinya Corazon Aquino membentuk Komisi Presidensil untuk Pemerintahan Baik demi memulihkan reputasi.

Berdasarkan data Amnesti Internasional, pemerintahan Marcos memenjarakan 70.000 orang, menyiksa 34.000, dan membunuh 3.240.

Selama berkuasa, utang Filipina yang kala itu berada di angka 2 miliar dolar Amerika Serikat (AS), langsung melonjak menjadi 30 miliar dolar AS.