Wali Kota di Australia Diduga Korupsi, Seluruh Pejabat Pemkot Dipecat

Keputusan tersebut ditegaskan oleh Menteri Urusan Pemerintahan Daerah Queensland, Stirling Hinchliffe, selang beberapa jam setelah Antoniolli mengundurkan diri.

Antoniolli dituduh melakukan penipuan oleh Komisi Kejahatan dan Korupsi Queensland (CCC).

Dia menghadapi tujuh tuduhan penipuan karena diduga menggunakan dana pemkot untuk membeli barang-barang lelang dari badan amal selama enam tahun terakhir.

Hinchliffe akan berusaha mengubah undang-undang pada pekan depan agar para pejabat pemkot dapat langsung dipecat.

Di Australia, pemerintah kota (Council) terdiri atas councillor, pejabat yang dipilih melalui pemilu lokal. Salah satu councillor sekaligus menjabat sebagai wali kota.

"Hari ini, saya akan meminta pemkot Ipswich untuk mengajukan alasan mengapa mereka tidak seharusnya diberhentikan," kata Hinchliffe.

"Pekan depan saya akan meminta Kabinet mempertimbangkan penguatan kewenangan legislatif dari Menteri Urusan Pemerintah Daerah untuk memecat pejabat Pemkot, ketika mereka telah kehilangan kepercayaan masyarakat," ucapnya.

Menteri Utama Queensland Annastacia Palaszczuk mengatakan, warga Ipswich telah kehilangan kepercayaan kepada pemerintahan kotanya.

"Begitu banyak tuduhan kepada pejabat sehingga membuat siapa pun tak lagi percaya pada pengelolaan Pemerintah Kota Ipswich," katanya.

"Cukup sampai di sini. Harus dihentikan. Saya menghentikannya. Penduduk Ipswich pantas mendapatkan yang lebih baik," imbuhnya.

Dia mengatakan perubahan UU yang ingin dilakukan Menteri Urusan Pemerintahan Daerah juga akan dapat diterapkan pada pemkot bermasalah lainnya.

Antoniolli memutuskan mundur dari jabatannya sebagai wali kota Ipswich sampai urusan pengadilan selesai.

Dia menjadi wali kota Ipswich kedua yang dituntut oleh CCC. Wali kota sebelumnya, Paul Pisasale, kini masih menjalani persidangan atas tuduhan korupsi, pemerasan, penipuan, sumpah palsu dan berusaha menghalangi penegakan hukum.

Setelah Pisasale mengundurkan diri sebagai wali kota tahun lalu, Antoniolli menggantikan posisinya Agustus 2017.

Saat itu, dia menegaskan akan mengambil berbagai tindakan untuk memastikan transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik.