Pertama Kalinya, Menteri Myanmar Bakal Kunjungi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Kunjungan tersebut akan menjadi kali pertama dilakukan sejak sekitar 700.000 warga etnis minoritas itu melarikan diri dari kampung halaman mereka di Rakhine.

Disampaikan Kementerian Luar Negeri Bangladesh, Menteri Permukiman, Kesejahteraan dan Bantuan Sosial Myanmar, Win Myat Aye, akan bertemu langsung dengan para pengungsi Rohingya di kamp-kamp pengungsian yang padat di wilayah perbatasan kedua negara.

"Kunjungan diijadwalkan pada tanggal 11 dan 12 April mendatang, tapi untuk rincian programnya belum ditetapkan," kata Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Bangladesh, Tareque Muhammad, Rabu (4/4/2018).

Menteri Win Myat Aye adalah wakil kepala satuan tugas pimpinan Aung San Suu Kyi yang mengurusi krisis di negara bagian Rakhine. Dia juga merupakan pejabat tinggi Myanmar yang mengawasi kesepakatan dengan Bangladesh dalam pemulangan kembali 750.000 warga Rohingya.

Terkait rencana kunjungan tersebut, pemimpin komunitas pengungsi Rohingya menyatakan siap menyambut kedatangan menteri dan akan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan secara langsung kekhawatiran mereka tentang upa pemulangan pengungsi ke Myanmar.

"Tentu kami sangat menantikan saat bisa bertatap muka langsung dengan menteri," kata salah satu pimpinan pengungsi Rohingya, Mohibullah kepada AFP.

Para pengungsi Rohingya mengaku menolak peluang untuk dapat pulang ke kampung halaman mereka di Rakhine. Banyak di antara mereka masih takut akan kembali terjadinya penganiayaan dari tentara Myanmar.

Sebelum dipulangkan, mereka menuntut kepada pemerintah Myanmar, pengakuan sebagai etnis minoritas, akses terhadap kesehatan dan pendidikan, serta jaminan agar mereka dapat kembali ke desa asal leluhur mereka daripada ditempatkan di kamp permukiman di Rakhine.

Rencana pemulangan para pengungsi Rohingya seharusnya telah mulai dilaksanakan pada akhir Januari lalu. Namun rencana ditunda hingga persiapan kedua negara selesai.

Namun dari 8.000 lebih dokumen pengungsi yang diserahkan oleh pemerintah Bangladesh kepada Myanmar, hanya kurang dari 400 pengungsi yang dinyatakan lolos verifikasi dan berhak untuk kembali ke Rakhine.